Sri Mulyani : Tahun Ini Dana Desa Rp 60 Triliun

Advertisement

TOPMETRO.NEWS – Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, memerangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia bukan dilihat dari ada uang atau tidak. Melainkan ada tidaknya keinginan dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Hal tersebut diungkapkannya di hadapan para kepala daerah yang mengikuti acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah.

“Kita semua baik di pusat dan daerah, kemampuan kita untuk memerangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan bukan hanya masalah ada atau tidaknya uang, bahkan uang kita sekarang makin banyak,” kata Sri Mulyani di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Sri Mulyani menyebutkan, anggaran pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada APBN 2017 yang nilai belanjanya sebesar Rp 2.080 triliun, sekitar Rp 764 triliun dialokasikan ke daerah dalam bentuk DAU, DAK, DBH dan dana desa. APBN memiliki peran yang luar biasa penting sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui fungsi alokasi, memperbaiki kesenjangan melalui fungsi distribusi, dan APBN menjadi instrumen yang sangat penting ketika ekonomi mengalami gejolak melalui fungsi stabilisasi.

Namun sama seperti alat, kata Sri Mulyani, APBN merupakan alat instrumen kebijakan yang mana instrumen ini akan mampu berjalan efektif apabila dia kredibel dan memiliki kekuatan yang penuh. Oleh karena itu, APBN harus terus dijaga supaya kredibel dan memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi apapun. Karena begitu instrumennya bermasalah, maka solusi yang harusnya disampaikan tidak akan terjadi, atau bahkan APBN bisa menjadi menambah masalah ekonomi.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah menjaga perekonomian negara dengan banyak upaya agar defisit tidak melebihi target. Pada 2016, perekonomian Indonesia penuh dihadapi ketidakpastian global yang memberikan dampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, pemerintah rela memangkas anggaran di 2016 sebagai upaya menjaga perekonomian nasional.

Untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana desa, kata Sri Mulyani sebagai upaya pemerintah membangun infrastruktur dasar yang sifatnya memberikan fasilitas dasar ke masyarakat, seperti infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, jembatan, hingga Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pada 2016, anggaran dana desa sebesar Rp 46,9 triliun dan ditingkatkan pada tahun ini menjadi Rp 60 triliun. Dana ini, kata Sri Mulyani, bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan ekonomi di desa.

Hanya saja, dengan guyuran dana dan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan di daerah masih belum maksimal.

“Jadi persoalannya adalah kemampuan kita mengelola resource untuk memerangi kemiskinan, sudah punya uang, ada masalah enggak bisa menyelesaikan, itu berarti kualitas kita tidak baik,” tambahnya.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Bank Dunia ini mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk sama-sama memerangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan bukan lagi dari ada uang atau tidak. Akan tetapi, harus diikuti dengan peningkatan indeks kualitas manusianya atau perbaikan kualitas SDM.

Menurut dia, persoalan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ini sudah terjadi pada saat 10 tahun yang lalu saat menjadi menteri keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, hasilnya saat ini masih belum terasa besar.

Hal itu, kata Sri Mulyani, karena Indonesia krisis manajemen dan kepemimpinan, di mana tidak mampu mengelola dengan baik APBN sebagai instrumen menyamaratakan perekonomian.

“Saya mohon bersama kita tanggung jawab kepada masyarakat, memang kelihatannya belanja gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik dan monitoring serta evaluasi,” tandasnya. (TMN/dna)

 19 total views,  1 views today

Advertisement

Related posts

Leave a Comment