Dakwaan Korupsi di Disdik Tebingtinggi Dianggap Dibacakan, Direktur LBH Medan: Macam Sidang ‘Ecek-ecek’

Direktur LBH Medan

topmetro.news – Sidang perdana perkara korupsi Rp2,3 miliar terkait kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi TA 2020 mendapat kritikan menggelitik, dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Ismail Lubis.

Hal itu karena ada kejadian ‘aneh’, di mana dakwaan ketiga terdakwanya dianggap dibacakan, Kamis (1/4/2021), di Cakra 4 Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Ismail Lubis menegaskan, keliru bila sampai hal itu dianggap sepele oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Karena langsung atau tidak, bisa menurunkan marwah peradilan itu sendiri.

“Kata orang Medan, macam (sidang) ‘ecek-ecek’ aja pun,” sebut Ismail Lubis bernada guyon lewat pesan teks WhatsApp (WA), Jumat pagi tadi (2/4/2021).

Ada Apa dengan Dakwaan?

Terdakwa H Pardamaean Siregar selaku Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi | topmetro.news

Sangat disayangkan jika suatu surat dakwaan apalagi perkara korupsi hanya dianggap dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Padahal publik mengetahui bahwa surat dakwaan itu adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara.

Dampak lainnya, berpotensi membuka pintu lebar-lebar kepada publik untuk berasumsi beragam. Misalnya, jangan-jangan berbeda surat dakwaan yang ada pada masing-masing pihak dan seterusnya.

Seharusnya dakwaan dibacakan di depan persidangan. Sehingga semua pihak termasuk pengunjung sidang maupun awak media sama-sama mengetahui dan paham akan konteks surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan suatu perkara tindak pidana.

“Kemudian ini kan perkara tindak pidana korupsi ya. Menyangkut uang negara (uang rakyat). Kita mengingatkan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa di situ ada hak publik untuk mengetahui dan mengawasi jalannya proses persidangan. Jangan pula seolah-olah yang mengetahui materi dakwaan hanya majelis hakim, JPU dan penasihat hukum (PH) terdakwa saja,” urainya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FH UISU) itu berharap agar kasus serupa tidak terulang lagi di PN Kelas IA Khusus Medan. Terutama dalam menangani perkara-perkara dugaan korupsi.

Sehari sebelumnya, salah seorang wartawan sudah 24 tahun meliput persidangan di PN Medan juga tak kuasa menahan rasa keheranannya. Karena belum pernah menemukan kasus persidangan perkara korupsi yang dakwaannya dianggap dibacakan.

“Mana pula pernah ada keq gitu Pak,” timpal wartawan yang tidak bersedia menyebut identitas maupun medianya tersebut.

Kejanggalan Pengadaan Buku

Dua terdakwa lainnya Masdalena Pohan (monitor bawah) dan Efni Efridah mengikuti persidangan secara video conference) | topmetro.news

Majelis hakim dengan ketua Jarihat Simarmata mengabulkan permohonan tim PH terdakwa H Pardamean Siregar, selaku Kadisdik Kota Tebingtinggi, agar tim JPU dari Kejari Deliserdang tidak usah membacakan materi dakwaan, karena berkas dakwaan sudah mereka terima.

Sedangkan kedua terdakwa lainnya yakni Masdalena Pohan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Efni Efridah selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Tebingtinggi (masing-masing dalam penuntutan secara terpisah) mengikuti persidangan secara video conference (vidcon).

Mengutip data pada riwayat perkara secara online (SIPP) PN Medan, ada sejumlah temuan kejanggalan dalam pengadaan buku senilai Rp2,4 miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020. Di antaranya dengan cara Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kepada 10 rekanan.

Yakni CV Bina Mitra Sejagat, CV Dita Perdana Abadi, CV Makmur Bersama, CV Nandemo Aru, CV Tri Putra, CV Raja Mandiri, CV Samba, CV Sinergi, CV Tiga Putra Jaya serta CV Viktory.

Hasil penghitungan Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumut, kerugian keuangan negara mencapai Rp2,3 miliar.

reporter | Robert Siregar

Related posts

Leave a Comment