Laporan Dugaan Audit Palsu Dihentikan Poldasu, Pelapor Bisa Gugat Prapid

penghentian penyelidikan

topmetro.news – Pelapor terkait praktik audit palsu (akuntan palsu) diduga dilakukan Hernold F Makawimbang bisa menempuh jalur prapid, apabila tidak menerima penghentian penyelidikan terkait laporan tersebut.

Demikian disampaikan praktisi hukum, Lamsiang Sitompul SH MH, kepada topmetro.news, Jumat (9/7/2021).

Lanjutnya, bahwa pihak kepolisian bisa saja punya alasan mengentikan penyelidikan atas dugaan audit palsu tersebut. “Namun apabila pelapor merasa punya bukti kuat atas laporannya, maka tentu saja bisa melakukan upaya prapid,” kata Ketum DPP Horas Bangso Batak ini.

Sebelumnya, topmetro.news memperoleh informasi penghentian penyelidikan terkait laporan dugaan praktik akuntan palsu (audit palsu) itu dari Kasubdit III Harda Polda Sumut AKBP Marigan Simanjuntak.

Melalui aplikasi WhatsApp, topmetro.news menanyakan perkembangan seputar laporan audit palsu yang diduga dilakukan Hernold F Makawimbang. Sudah sejauh mana prosesnya dan apakah sudah ada penetapan terdakwa.

“Upaya konfirmasi ini kami sampaikan, menyusul telah bebasnya Flora Simbolon oleh Putusan PK Mahkamah Agung, dalam perkara dugaan korupsi IPA Martubung, di mana Hernold F Makawimbang merupakan auditornya, yang juga berstatus terlapor di Polda Sumut atas dugaan auditor palsu. Di mana salah satu yang menjadi novum (bukti baru) pada PK tersebut adalah, bahwa Hernold F Makawimbang diduga merupakan auditor palsu, yang kemudian PK tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI,” demikian antara lain isi pertanyaan topmetro.news.

Atas pertanyaan itu, AKBP Maringan Simanjuntak menjawab, “Proses penyelidikannya dihentikan..pak..”

Mengenai alasan penghentian, AKBP Maringan Simanjuntak tidak merinci lebih lanjut. “Sabar ya pak..,” katanya. Namun ia melanjutkan lagi, “Demikian yg bisa kami jelaskan.. Trims.”

Pertanyakan Penghentian Penyelidikan

Sementara pelapor, Evelin Simbolon, kepada topmetro.news menyampaikan keheranannya, mengapa laporan tersebut berhenti penyelidikannya. Menurutnya, tidak mungkin penyelidikannya dihentikan. Apalagi kepada mereka sebagai pelapor, tidak ada surat pemberitahuan apa pun.

“Suratnya kok gak ada dihentikan? Itu tidak mungkin… Harus ada suratnya. Lagi pula Kompolnas sudah kirim surat,” katanya, Jumat (9/7/2021).

Andai ada surat penghentian penyelidikan, katanya, mereka akan gugat balik. “Kalau ada (surat) sudah kita gugat balik. Bukti-bukti kita cukup kok,” tegasnya.

“Ini adalah audit palsu, surat palsu, dan keterangan palsu di atas sumpah yang berakibat hilangnya kemerdekaan seseorang/perampasan kemerdekaan/pelanggaran HAM. Sehingga sangat patut menjadi pertanyaan, kok penyelidikannya berhenti,” sambungnya.

“Kompolnas sudah kirim surat dua kali… Mengapa Polda Sumut/penyidik tidak menghargainya?” masih kata pelapor, seraya menunjukkan surat dari Kompolnas.

Ia pun membandingkan laporan dugaan audit palsu itu dengan perkara surat jalan palsu melibatkan Djoko Tjandra beberapa waktu lalu.

Di mana pada 3 Juni 2021 lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi dari Djoko Tjandra dalam kasus surat jalan palsu. Sehingga, MA menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis Djoko Tjandra 2,5 tahun penjara.

“Ini surat jalan palsu aja disikat… Apalagi audit palsu yang bahkan sampai merampas kemerdekaan orang lain. Ini jelas jadi pertanyaan besar,” tandasnya.

Tidak Bersalah

Sebagaimana berita sebelumnya, Flora Simbolon ST SE akhirnya memperoleh kebebasan, setelah upaya PK (Peninjauan Kembali) yang ia sampaikan ke Mahkamah Agung, dikabulkan.

Di mana sekaligus juga Mahkamah Agung menyatakan bahwa Flora Simbolon tidak bersalah dalam perkara dugaan korupsi IPA Martubung, sebagaimana tuntutan Kejari Belawan dan berlanjut pada Putusan PN Medan.

Keputusan Mahkamah Agung RI itu keluar pada tanggal 27 Mei 2021. Menyusul kemudian Flora Simbolon keluar dari Rutan Perempuan Tanjung Gusta pada Rabu (2/6/2021).

Dalam putusannya, Mahkamah Agung RI yang menangani Perkara No. 161 PK/Pidsus/2021 tersebut mengadili antara lain:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Flora Simbolon ST SE tersebut.

2. Membatalkan Putusan MA RI No. 4263K/Pidsus/2019 tanggal 14 Januari 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PT Medan No. 3/Pidsus-TPK/2019/PT MDN tanggal 10 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan No. 93/Pidsus-TPK/2018/PN Medan tanggal 8 Maret 2019.

Selanjutnya, Mahkamah Agung RI mengadili kembali perkara tersebut dengan bunyi petikan putusan antara lain:

1. Menyatakan penuntutan penuntut umum pada Kejari Belawan terhadap Flora Simbolon ST SE tidak dapat diterima.

2. Mengembalikan berkas terpidana Flora Simbolon kepada penuntut umun pada Kejari Belawan.

3. Memerintahkan terpidana dibebaskan seketika.

Dalam PK tersebut, salah satu bukti baru (novum) yang mereka ajukan adalah, dugaan praktik akuntan palsu atas nama Hernold F Makawimbang. Yang mana kemudian, Kejari Belawan menggunakan hasil audit tersebut untuk membuat tuntutan/dakwaan terhadap Flora Simbolon, dalam dugaan korupsi IPA Martubung.

reporter | Jeremi Taran

Related posts

Leave a Comment