topmetro.news – Saban tahun Pemko Subulussalam mengalami defisit anggaran, yang mana mengakibatkan beberapa aspek vital mengalami penurunan drastis yang parah.
Hal ini juga berdampak pada pembayaran gaji perangkat desa serta beberapa kegiatan yang terasa semakin mempersulit optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
Untuk mengurangi beban pemko, maka Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam sebagai ‘social control’, dengan ketuanya, Edi Sahputra Bako, membuka posko penggalangan koin untuk mengurangi beban Pemko Subulussalam.
“Kita membuka posko penggalangan koin dari masyatakat untuk membantu mengurangi beban hutang Pemerintah Kota Subulussalam. Sebagaimana kita ketahui, Pemerintah Kota Subulussalam mengalami defisit. Sehingga ada beberapa gaji dan kegiatan yang belum terbayarkan,” ucap Edi, Rabu (2/3/2022).
“Posko ini kita buka selama lima hari. Ini merupakan niat baik kita untuk membantu Pemko subulussalam dalam menyelesaikan kondisi defisit,” ujarnya.
Edi pun membeberkan, bahwa gaji aparatur desa yang belum terbayarkan sudah berjalan selama sembilan bulan, mulai dari tahun 2021. Kemudian, gaji guru honorer/kontrak yang tersisa dua bulan lagi tahun 2021. Serta belum jelas gajinya di tahun 2022 ini. Belum lagi dana nonsertifikasi guru menyisakan empat bulan di tahun 2021.
“Diperparah lagi dengan sisa utang pembayaran proyek yang sudah dikerjakan pada tahun 2021 namun belum dibayarkan sampai saat ini. Bahkan sebahagian pekerjaan tersebut bersumber dana Otsus. Dan mungkin banyak lagi utang yang belum terbayarkan,” tuturnya.
Partisipasi Rakyat
Selain itu, peggalangan koin juga untuk membuka peluang kepada seluruh rakyat Kota Subulussalam agar dapat berpartisipasi dan berkonstribusi nyata untuk daerah. Yakni, dengan menyisihkan sedikit rezeki membantu defisit daerah itu.
“Walaupun hanya berupa koin, namun tentu ini sangat membantu sekali terhadap keuangan daerah kita. Maka kita beri tema kegiatan ini ‘Satu Koin Rakyat Selamatkan Negeri Metuah’,” sebutnya.
Dengan belum terbayarnya nya gaji aparatur desa, tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di tingkat kampong. Dan yang paling terasa bagi aparatur desa pengurus sarak yang selalu membantu mengurus persoalan masyarakat dalam hal pesta maupun kemalangan.
Tambah lagi sisa gaji guru honorer atau kontrak tahun 2021 yang belum terbayarkan. Dan di tahun 2022 ini, tidak ada anggaran untuk gaji dan kejelasan kontrak mereka. Sehingga Edi sangat menyayangkan, jika dalam pendidikan, nasib guru honorer selalu terabaikan.
Gerakan itu juga untuk membangunkan pihak eksekutif dan legislatif agar jangan hanya sibuk jalan-jalan, tetapi lalai akan tanggungjawab. Menurutnya, ini merupakan persoalan serius yang butuh penyelesaian segera.
“Dan kita mengingatkan wali kota dan para wakil rakyat Subulussalam, ke depan lebih bijak menggunakan uang rakyat, dengan lebih mengutamakan program sesuai dengan kebutuhan. Kita menilai selama ini masih banyak program yang tidak ‘urgent’. Terkesan sifatnya hanya pemborosan anggaran,” katanya.
“Pengadaan mobil dinas pejabat daerah, kegiatan studi banding yang berlebihan dan banyak lagi yang lainnya menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sementara masih ada kampung yang terisolir akibat akses jalan yang sangat buruk. Seperti Kampung Longkib, masyarakatnya menggunakan perahu robin. Karena jika curah hujan tinggi, mengakibatkan jalan banjir dan berlumpur. Sangat miris jika itu kita abaikan,” lanjut Edi.
Edi berharap, agar Pemko Subulussalam fokus terhadap program pembangunan yang menghasilkan PAD. Agar dapat mandiri atau tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.
“Dan kondisi keuangan daerah Kota Subulussalam hari ini menjadi catatan terburuk dalam sejarah. Di mana hampir sembilan bulan gaji aparatur desa belum terbayarkan dan lainnya,” tutupnya.
reporter | Rusid Hidayat
