GNPK RI Pusat Pertanyakan Keberadaan Alat Bukti dan Minta Poldasu Segera Tahan AAN

Ketum GNPK RI Pusat HM Basri Budi Utomo minta Polda Sumut segera melakukan penahanan terhadap tersangka kasus tambang ilegal di Kabupaten Madina, Ahmad Arjun Nasution (AAN).

topmetro.news – Ketum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pusat HM Basri Budi Utomo dengan tegas minta agar Polda Sumut segera melakukan penahanan terhadap tersangka kasus tambang ilegal di Kabupaten Madina, Ahmad Arjun Nasution (AAN).

Hal itu ia sampaikan beliau melalui topmetro.news, Kamis (3/3/2022), karena AAN sudah lama menjadi tersangka dengan No. LP/1645/IX/2020/SUMUT/SPKT”II” tanggal 1 September 2020 dan Berkas Perkara No. BP/70/IX/2020 DITRESKRIMSUS tanggal 18 September 2020.

“Permintaan untuk segera dilakukan penahanan oleh Poldasu terhadap tersangka AAN ini karena berdasarkan informasi yang didapat GNPK RI, AAN hingga saat ini diduga kuat masih terus melakukan kegiatan pertambangan ilegal tersebut,” ujarnya.

Masih Basri, jika tidak ada tindakan yang tegas dari pihak Poldasu untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka AAN, maka akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat di Madina. Dan terkesan AAN kebal akan hukum. Padahal di hadapan hukum semua sama (equality before the law).

“Kasus tambang emas ilegal ini sudah berjalan lebih dari satu tahun. Sudah seharusnya Kapolda mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penahanan kepada tersangka AAN,” sebutnya.

Pertanyakan Barang Bukti

Selain meminta agar tersangka AAN segera dilakukan penahanan, HM Basri Budi Utomo dengan tegas juga mempertanyakan keberadaan dua alat bukti excavator yang pernah ditahan Poldasu dalam kasus ini.

“Kami juga mempertanyakan di mana alat bukti yang ditahan Bulan September 2020 yang lalu. Di mana saat dilakukan penangkapan, dua excavator itu diamankan dari dua tempat yang berbeda. Yakni Desa Muara soma Kecamatan Batang Natal dan Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu. Sekarang, kedua alat bukti itu di mana? Dan Poldasu harus terbuka serta transparan tentang alat bukti ini,” ungkapnya penuh tanya.

Basri menambahkan, dalam beberapa hari ke depan, GNPK RI melalui Pimpinan Daerah GNPK RI Sumut akan melakukan aksi damai di depan Mapolda Sumut.

“Sebagai salah satu bentuk komitmen GNPK RI dalam hal pemberantasan KKN, aksi damai yang akan berlangsung di Mapoldasu nanti. Untuk mendorong pihak Polda Sumut agar tegas dalam menuntaskan segala permasalahan hukum yang ada di Sumut. Termasuk kasus tambang ilegal ini,” tegasnya.

reporter | Jeffry Barata Lubis

Related posts

Leave a Comment