topmetro.news – Setelah beberapa pemberitaan terkait biaya fantastis e-Aplikasi senilai Rp800 juta di tubuh BKPSDM Batubara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mhd Daud SPd SH, kini masalah tersebut memasuki babak baru.
Ketum Apdesu (Aliansi Pemuda Desa Bersatu) Indonesia M Adam Malik SSos didampingi Kepala Departemen Investigasi M Nurijat Hutabarat SH, resmi mendatangi Ruangan Komisi I Kantor DPRD Batubara di Limapuluh, Senin (7/8/2023).
Dalam pantauan awak media, Adam dan tim tiba pukul 15.15 WIB, langsung menuju ruangan komisi I disambut Ketua Komisi I Rizal Syahreza SE.
“Kami sampaikan bahwa kami membawa surat permohonan RDP kepada 2 instansi yaitu Kepala BKPSDM Batubara Mhd Daud dan Kepala ULP LPSE Batubara guna dimintai pertanggungjawaban dalam 4 transaksi senilai Rp800 juta pada Program e-Aplikasi yang kami duga pekerjaan ini bermasalah,” ungkapnya di depan Ketua Komisi I.
Ia menyampaikan bahwa Mhd Daud selaku Kepala BKPSDM Batubara patut diduga melakukan penyimpangan program dan tidak sesuai dengan sistem ‘mandatory spending’ keuangan negara.
“Kita wajib menduga saat-saat Covid-19 sangat banyak oknum pejabat yang melakukan praktik perilaku korup dan memanfaatkan situasi. Terlebih biaya fantastis senilai 800 juta ini berstatus BTT. Kita minta komisi untuk panggil dan membuka seluas-luasnya soal program BKPSDM yang hari ini gak jelas,” ungkap Adam.
Terakhir, Ketua Komisi I Rizal Syahreza mengarahkan surat permohonan asli dari Apdesu untuk dapat atensi oleh Sekwan Batubara. “Kami akan cari jadwal yang dimohonkan, artinya kita koordinasi dulu dengan 2 lembaga yang dimohonkan,” ucapnya.
reporter | Bimais Pasaribu
