Kerusakan Hutan Masih Tinggi di Sumut

Advertisement

TOPMETRO.NEWS – Kerusakan hutan masih cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara terutama pada daerah Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) sampai saat ini masih terus berlangsung penebangan liar dan pembukaan lahan perkebunan disinyalir menjadi penyebab gundulnya hutan didaerah tersebut.

“Terkait dengan maraknya praktek-praktek pengrusakan hutan, kami mendorong perhatian Komisi B DPRD Sumut melalui instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah strategis atas hal itu,”kata Ari Wibowo SH mewakili Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) VI dalam acara paripurna laporan reses DPRD Sumut, Selasa (14/3).

Selain itu, menurut Ari Wibowo, pihaknya menemukan banyaknya alih fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dilakukan oleh para pemodal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

“Kami meminta supaya Pemkab (Pemerintah Kabupaten) di tiga daerah, memperhatikan pengeluaran izin alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi lahan perkebunan,”sebutnya.

Hal ini guna mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok tani supaya memiliki badan hukum, karena seluruh bantuan yang bersumber dari pusat, provinsi dan kabupaten hanya dapat diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang mempunyai badan hukum.

Terkait hal itu juga, disampaikan Ari bahwa masyarakat berharap kepada pemerintah dan DPRD Sumut mendesak PT Grahadura Laidong Prima (GLP) untuk melepaskan 20 persen lahan dari lahan yang mereka kuasai bagi masyarakat dan selanjutnya dijadikan perkebunan plasma.

Selain itu, tegasnya, kepada PT Grahadura Laidong Prima (GLP) meminta perusahaan mengeluarkan corporate social responsibility (CSR).

Lebih lanjut, Nezar Djoeli dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut I Kota Medan menekankan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat membantu insentif untuk tenaga guru honor ditingkat sekolah dasar (SD) dikarenakan insentif yang diterima setiap bulannya sangat tidak layak.

Dengan minimnya tenaga guru honor ditingkat sekolah dasar, menurutnya, diakibatkan dengan keputusan pemerintah pusat terkait moratorium. Diminta kepada pemerintah pusat melalui Pemko Medan agar mencari solusi terbaik bagi guru honor di Kota Medan.

Nezar juga menyinggung terkait dengan kekurangan sarana komputer pelaksanaan UN berbasis computer, DPRD Sumut mengingatkan kepada kepala sekolah di Kota Medan untuk berhati-hati dalam melakukan pengadaan peralatan.”Jangan sampai ada anggaran pengutipan, dimana hal itu kita nilai bisa menjadi temuan dan masuk dalam ranah pidana,”ungkapnya.

Karena, untuk hal tersebut DPRD Sumut berjanji mendesak Pemko Medan untuk memfokuskan pengadaan komputer bagi SD dan SMP di Kota Medan serta provinsi untuk SMA dan SMK.(TM-uck)

 12 total views,  1 views today

Advertisement

Related posts

Leave a Comment