You are here
Terdakwa Dugaan Korupsi IPA Martubung Mengaku tak Tahu yang Dituduhkan Kota Medan 

Terdakwa Dugaan Korupsi IPA Martubung Mengaku tak Tahu yang Dituduhkan

topmetro.news – Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi IPA Martubung, Flora Simbolon, mengaku tidak tahu, apa sebenarnya yang dituduhkan kepadanya. Hal itu disampaikannya di depan majelis hakim, pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi IPA Martubung, Kamis (10/1/2019), di PN Medan.

Menurut Flora, saat dirinya diperiksa di kejaksaan, dia bertanya kerugian negara apa yang diperbuatnya. Namun menurutnya, dia dikasih jawaban, nanti saat di pengadilan akan dibuka.

Dan saat disidang, barulah dia mengetahui tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Dan ternyata, kata Flora, apa yang disebut sebagai penyebab kerugian negara yang dituduhkan kepada dirinya, justeru tidak ada dalam kontrak dan tidak pernah mereka kerjakan dalam proyek IPA Martubung.

Dia mencontohkan pengadaan cahicde incoming TM 24 kV daya 630 kV sebanyak 23 unit dengan total harga Rp3,1 miliar lebih, yang dalam dakwaan disebut sebagai salah satu penyebab kerugian negara. Menurut Flora, pengadaan itu tidak pernah ada mereka kerjakan.

Dan soal ini, sebelumnya saksi dari PPHP, Parlin Bakkara juga menyebut, bahwa pengadaan cahicde incoming TM 24 kV daya 630 kV sebanyak 23 unit itu, tidak ada dalam kontrak dan tidak pernah dikerjakan rekanan.

Dairi dan IPA Martubung

Pengakuan itu disampaikan saksi menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa, Andar Sidabalok SH. Demikian juga saat ditanyakan soal pengadaan alat peraga siswa, yang disebut sebagai penyebab kerugian, kembali saksi menyampaikan, tidak ada pekerjaan terkait tersebut. Dia mengaku, tidak ada pengadaan alat peraga dalam kontrak dan tidak pernah dikerjakan.

Hal lain yang jadi perhatian seputar dakwaan jaksa dalam kasus tersebut ada poin 16 ayat b, yang isinya antara lain: Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan: (a) hilang atau berkurangnya keuangan negara akibat timbul/bertambahnya “kewajiban pengeluaran” keuangan negara (daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima, dst…

Menjadi pertanyaan, kenapa ada kata-kata Pemerintah Kabupaten Dairi dan apa hubungannya dengan proyek yang sedang diperkarakan.

Saksi ini pun menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 persen per 31 Agustus 2016. Selanjutnya disebut, PPHP bertanggungjawab kepada direksi dan tidak berhubungan dengan penyedia jasa.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum dia menyebut, memang masih ada kekurangan pada pekerjaan, misalnya kinerja alat belum bisa ditampilkan di Skada, anti petir, UPS, dll. Dan soal ini ada rekomendasi dari PPHP untuk disempurnakan.

Sebagaimana pemeriksaan PPHP pengerjaan berjalan dengan baik. Kemudian berdasarkan rekomendasi yang diberikan, per tanggal 31 September 2016, dinyatakan sudah disempurnakan.

Soal mengapa ‘goal’ harus 200 liter per detik, kata saksi, itu sesuai kontrak dan berdasarkan kebutuhan. ‘Output’ air disebut fluktuatif, tapi tidak pernah kurang dari 200 lier per detik.

Demikian juga dengan pernyataan saksi I Made sebagai kuasa KSO LJU-Promits. Saksi mengaku tidak pernah mengetahui ada alat peraga pada siswa yang disebut menjadi salah satu penyebab kerugian. Juga tidak ada kaitan dengan proyek di Dairi sebagaimana ada dalam dakwaan.

Saksi ini (Made) juga menyebut, kalau ada rencana pengadaan barang, dia memerintahkan project manager untuk membuat klasifikasi. Lalu diajukan ke PPK. Sesudah disetujui oleh PPK lalu dikembalikan ke project manager untuk proses selanjutnya.

Konsekuensi Tanggungan Rekanan

Masih menurut Made, tender berjalan dengan sebenarnya dan mereka juga tak tahu siapa yang ikut. Yang tanda tangan kontrak adalah dia sebagai kuasa KSO dan PPK Suhaeri. Disebutkan, tidak pernah ada perubahan kontrak dari EPC menjadi sistem harga satuan.

Dijelaskan saksi, dengan sistem EPC, maka segala konsekuensi menjadi tanggungan penyedia jasa. Kalau ada tambahan biaya maka akan jadi tanggungan penyedia jaksa.

Disampaikannya juga, andai tidak ada proses perizinan, maka pengerjaan akan selesai dalam masa kontrak.

Soal adendum disampaikan, hal itu disebabkan masalah perizinan, kenaikan harga, masalah pasokan listrik, dan lainnya. Dalam adendum tidak ada perubahan harga hanya perubahan waktu.

Dalam kontrak, kata saksi ini, hak PDAM adalah mendapatkan proses pengolahan air minimal 200 liter per detik. Sementara hak KSO adalah menerima pembayaran sesuai progres. Termasuk pembayaran DP 20 persen adalah hak dari KSO.

Soal pengalaman menangani proyek EPC, saksi mengaku tidak pernah ada masalah selama ini. Dan dia tidak tahu apa sebabnya disebut ada kerugian negara dalam proyek IPA Martubung.

Mengenai Flora Simbolon, dia mengaku kenal sebagai staf keuangan. Dia pun menjelaskan bagaimana hirarki kerja antara dia sebagai kuasa KSO, dengan project manager serta personil lainnya.

reporter: Robert Siregar dan Jeremi Taran

1.369 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment