topmetro.news – Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid meminta para pendukung Capres 02 mematuhi arahan Prabowo agar tidak berunjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK) saat putusan sengketa Pilpres. Rencanaya putusan sengketa Pilpres akan dibacakan pada 28 Juni mendatang.
“Sekali lagi, kami meminta untuk tidak melakukan demo di depan MK. Itu pernyataan berulang kali pimpinan kita Pak Prabowo,” kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Sodik menganjurkan agar para pendukung 02 melakukan doa bersama di tempat-tempat ibadah. Hal itu dinilai lebih baik daripada melakukan demo dalam menyikapi hasil sengketa Pilpres 2019.
Jika masih adanya massa yang turun ke jalan, kata Sodik, massa itu bukan bagian dari BPN. Dia juga meminta para pendukung menyikapi putusan MK dengan tenang dan damai.
Sebagaimana diketahui, Persaudaraan Alumni 212 dikabarkan bakal menggelar demonstrasi pada Jumat (28/6/2019) mendatang.
BACA JUGA | BPN dan TKN Sepakat Terima Keputusan MK
Jelang Putusan MK
Hal senada disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia berharap tak ada aksi damai mengawal sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Moeldoko menyampaikan itu terkait rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawat Fatwa (GNPF) mengadakan aksi sekaligus halalbihalal di sekitar MK.
“Ya janganlah (ada aksi), mau apa lagi? Masyarakat ingin damailah. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat. Toh proses hukum sudah jalan. Tinggal menunggu (putusan MK),” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Moeldoko menyatakan, MK merupakan lembaga independen. MK tak akan bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. “Ditekan apa pun MK kan nggak bisa. Imbauan saya janganlah. Hormati proses hukum. Paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” tegas Moeldoko.
Untuk diketahui, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menuturkan, PA 212 serta GNPF, termasuk beberapa organisasi lain bakal memobilisasi massa dalam rangka mengawal sidang putusan MK. Kegiatan itu untuk menegakkan keadilan.
Menurut Novel, peserta yang melakukan kecurangan dalam Pemilu dapat didiskualifikasi. “Dengan pengawalan masyarakat, jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa. Kita hadir sebagai masyarakat mengawal konstitusi yang ada. Ini aksi super damai,” kata Novel.
sumber | beritasatu.com
