topmetro.news – Anggota DPRD Medan kembali menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi untuk masuk Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) di Medan. Khususnya soal dugaan manipulasi data.
Disebutkan, ada dugaan kecurangan, termasuk soal surat keterangan tanda miskin (SKTM) yang merupakan syarat untuk mempermudah diterima di SMA negeri.
Anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe (Bayek) menyampaikan hal ini kepada wartawan, Jumat (13/7/2017). Menurutnya, ketentuan yang jalankan Dinas Pendidikan Sumut dengan alasan Pergubsu, dinilai banyak mengandung memanipulasi data.
“Kita mendapat temuan, banyak data dan persyaratan siswa yang dimanipulasi untuk memuluskan masuk ke sekolah favorit. Masih banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oknum tertentu,” terang Bayek.
Untuk mengungkap hal itu, Bayek minta kepada pihak berkepentingan seperti dari institusi kepolisian dan Ombudsmen supaya melakukan penelusuran. Harapannya, siapa pun yang ketahuan melakukan kecurangan supaya ditindak dengan tegas.
“Kita berharap dan mendukung penerimaan yang bersih,” ujar politisi Golkar itu.
Apresiasi Sistem Zona
Terkait pelaksanaan sistem zona, pada kesempatan itu, Bayek menyampaikan mengapresiasinya. Menurut dia, dengan adanya sistem zona, maka akan terjadi pemerataan.
Hanya saja Bayek menyesalkan, apabila dalam sistem yang sudah dinilai baik itu, masih saja ada orang yang mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan manipulasi data.
“Pihak berkompoten diharapkan melakukan tindakan yang tegas sehingga terwujud nilai keadilan,” kata anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar ini. (TM-RAJA)
