DPRD Medan Soroti Maraknya Bangunan tanpa IMB di Brayan

bangunan tanpa imb

topmetro.news – Meski Pemerintah Kota Medan saat ini gencar menegakkan peraturan daerah, tapi tampaknya tak membuat para developer takut. Bangunan tanpa IMB pun akhirnya marak Pembangunan ruko maupun perumahan tetap berjalan, meski tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti di Pulo Brayan Darat I, Medan. Di daerah ini, beberapa ruko berderet dalam tahap pembangunan. Tak ada plank IMB terpasang, pembangunan juga ditutupi pagar seng. Amatan wartawan, pembangunan ruko tak ber-IMB juga terdapat di dua kelurahan di Kecamatan Medan Barat.

BACA JUGA: Tak Ada Payung Hukum, Insentif Guru Honor Terhambat

BACA JUGA: Keluhan Pelayanan Jadi Bahan Evaluasi Puskesmas di Medan

Bangunan Tanpa IMB Hilangkan PAD

Banyaknya bangunan tanpa IMB membuat kalangan DPRD Medan prihatin. Pasalnya Pemko Medan akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pengurusan IMB. Institusi yang harusnya mengawal Perda No 5 tahun 2014 dianggap lalai menuaikan tugas.

“Kita akan menggunakan hak pengawasan kita dan memanggil institusi terkait bersama pemilik bangunan. Apa mungkin pemko kecolongan,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong, Minggu (9/9/2018).

Hal ini dikatakannya, menanggapi pengaduan warga Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, tentang adanya beberapa bangunan tanpa IMB di daerah itu.

Dia menyebutkan, menurut peraturan pemilik bangunan harus mengantongi dulu SIMB baru melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya saat ini di Kota Medan, pemilik malah membangun dulu baru mengurus izin.

“Harusnya aparat Pemko Medan dari paling bawah yakni, kepala lingkungan, lurah, dan camat proaktif mengawasi warga yang mendirikan bangunan. Kan ada trantib. Seharusnya trantib menertibkan pendirian bangunan tanpa izin dan melaporkan ke atasan. Agar si pemilik bangunan ditegur dan mengurus dulu izin baru membangun,” tegasnya.

Salah satu pendapatan asli daerah kota Medan adalah dari retribusi pengurusan SIMB. Jika banyak pendirian bangunan tanpa IMB, dia khawatir target pendapat dari sektor itu tidak tercapai. “Ini tak bisa dibiarkan. Kami (Komisi D-red) akan segera memanggil pemilik bangunan dan institusi terkait membahas masalah ini,” tukasnya. (TM-RAJA)

Related posts

Leave a Comment