You are here
Sekjen DPN Ajak Kader PKPI Kampanye Santun Politik 

Sekjen DPN Ajak Kader PKPI Kampanye Santun

topmetro.news – Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Verry Surya Hendrawan mengajak segenap pengurus dan kader agar melakukan sosialisasi dan kampanye ke masyarakat secara sopan dan beradab. Sebab sudah tidak zamannya lagi kampanye dilakukan dengan cara saling hujat. Apalagi menyebar informasi bohong atau hoax.

“Kemenangan Pak Presiden Jokowi saat dia dua kali memenangi pilkada di Solo, pilkada di DKI Jakarta hingga pilpres, hendaknya bisa kita jadikan contoh bagi kita untuk memenamgkan partai kita (PKPI) di tengah – tengah masyarakat. Kita harus turun langsung menyapa dan bersilaturrahmi kepada rakyat,” kata Verry di sela-sela sambutannya di acara Rapat Konsolidasi dan Silaturahmi pengurus DPP dan DPK PKPI bersama para caleg PKPI se-Sumatera Utara di Aula Sekretariat PKPI Sumut Jalan Restu Medan, Sabtu (6/10/2018).

Turut hadir di acara tersebut Wasekjen DPN PKPI Susilo Wibowo. Tampak juga ketua dan sejumlah pengurus DPP PKPI Sumut, Juliski Simorangkir, Heru Purwanto (sekretaris), dan Robbi Agusman Harahap (wakil ketua) yang juga Ketua Fraksi PKB DPRDSU. Kemudian Ketua Bapilu Daud Sagala dan Sekretaris Bapilu Erris J Napitupulu. Rapat tersebut dalam rangka konsolidasi persiapan dan strategi menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019.

“Jika sosialisasi dan kampanye kita lakukan di masyarakat secara santun dan beradab, maka bukan tidak mungkin target pemilu yang kita sepakati bisa kita capai. Jadi kita harus melakukan perubahan kampanye kita ke masyarakat. Mulai dari tutur kata dan sopan santun kita. Juga gaya dan metode kita yang diharapkan bisa mampu menggarap basis massa kaum milineal yang saat ini jumlahnya sangat besar,” jelasnya.

Status Hukum PKP Indonesia

Wakil Sekretaris Tim Kemenangan Nasional (TKN) Capres dan Cawapres Jokowi dan Ma’ruf Amin itu juga menegaskan, saat ini tidak ada lagi persoalan hukum di tubuh PKPI. Sebab PKPI saat ini satu kepemimpinan di bawah Ketua Umum Diaz Hendropriyono. Dan telah terdaftar di pemerintahan atau Kementerian Hukum dan HAM.

“Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang mengklaim PKPI, maka kita akan menuntutnya. Sebab PKP Indonesia secara nasional dan PKPI Sumatera Utara yang diakui hukum dan sah di pemerintahan yakni PKPI pimpinan Diaz Hendropriyono dan Juliski Simorangkir,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Ketua DPP PKPI Sumut, Juliski Simorangkir. Dia mengajak para kader dan caleg PKP Indonesia agar melakukan cara kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memenangkan pesta demokrasi. Begitu juga di masa kini untuk menggarap para pemilih pemilu kaum milineal. Maka pada pengurus dan caleg harus juga aktif berselancar di media sosial.

“Temui dan salam langsung masyarakat dari rumah ke rumah sebanyak waktu yang dibutuhkan. Sebab cara ini sudah membuktikan Pak Jokowi menang dengan mudah dan santun di Pilkada Solo, Pilgub DKI Jakarta hingga pilpres 2014,” kata anggota DPRD Sumut ini.

Untuk itu, Juliski menegaskan, uang bukan segalanya untuk memenangkan pesta demokrasi. “Tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Semua yang kita targetkan akan bisa kita raih jika kita bersungguh-sungguh apalagi saling membantu atau gotong royong,” imbaunya.

Percaya Diri Jadi kader

Lebih lanjut Juliski juga menekankan, jangan sedikit pun merasa ragu apalagi minder sebagai kader PKPI yang dianggap partai kecil.

“Dulu Pak Jokowi saat menjadi calon Gubernur DKI Jakarta sama sekali belum dikenal banyak warga DKI. Namun dia tetap berusaha dan menemui langsung warga. Sehingga mampu memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Jadi sekali lagi jangan takut kita bertarung di medan pertempuran yang akan kita hadapi,” sebutnya. (TM-RAJA)

171 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment