topmetro.news – Anggota DPRD Medan minta Walikota Medan segera mengevaluasi kinerja Kadis Dukcapil Medan OK Zulfi. Pejabat ini dinilai lamban membenahi kelengkapan administrasi masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumbangaol bahkan mengaku heran atas pelayanan Disdukcapil Medan, yang hingga kini tak mampu menerapkan pelayanan efektif. Padahal, kata dia, Walikota Medan sudah pernah sidak ke instansi itu. Tujuannya agar Disdukcapil memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Kadis Dukcapil Medan pun diingatkan membuat sistem pelayanan mudah. Sehingga masyarakat tidak bolak-balik datang hanya untuk mengurus satu berkas administrasi.
Didelegasikan ke Kecamatan
Politisi PKPI Medan ini menyarankan agar mekanisme pelayanan Disdukcapil segera dibenahi dengan cara memampangkan syarat-syarat pengurusan KTP, akte, dan KK di dinding Kantor Disdukcapil Medan.
Selain itu, lanjut Andi lagi agar sistem pengurusan administrasi tidak hanya terpusat di Disdukcapil Medan dan didelegasikan ke tingkatan kecamatan. Dan dia minta sistem pelayanan tidak terhenti pada waktu jam istirahat untuk memberikan pelayanan efektif.
“Pelayanan di Disdukcapil itu sangat vital dan hendaknya jangan berhenti di jam istirahat. Maunya dibuat sistem pembagian tugas atau piket. Agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu. Jangan sampai tutup total,” sarannya.
Andi menegaskan apabila pelayanan Disdukcapil Medan tidak segera dibenahi maka DPRD Medan akan melakukan pengecekan dan memanggil langsung OK Zulfi.
“Kita nggak mau kecolongan lagi dengan kondisi pendataan pemilih di Pilgubsu kemarin. Banyak masyarakat tidak memilih karena tidak memiliki KTP ataupun suket. Jadi keluhan masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak demokrasinya dapat dijadikan motivasi untuk diatasi dan diantisipasi Kadis Dukcapil. Jangan hanya dianggap lalu saja,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi A Proklamasi Naibaho menjelaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan masalah klasik. Menurut dia, itu disebabkan tak adanya itikad baik instansi terkait untuk membenahi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita heran, apa susahnya melengkapi administrasi penduduk masyarakat ini. Mereka punya jajaran mulai di tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan, dan sampai ke pusat. Mereka tidak pernah mengeluhkan kekurangan personal. Berarti memang masalahnya ditingkat pengambilan keputusan di dinas itu yang bermasalah,” sebutnya.
Tertibkan Pelayanan Disdukcapil
Dia pun minta sistim pelayanan di Disdukcapil Medan segera ditertibkan. “Jangan sampai seperti di pasar pagi atau pajak sore. Artinya pelayanan itu tidak efektif dalam memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat. Jangan terlalu birokrasi kali. Sehingga masyarakat bolak-balik kesana,” imbau politisi Gerindra ini.
Proklamasi juga minta walikota turun langsung membenahi pelayanan Disdukcapil, seperti yang dilakukan Walikota Surabaya Risma. “Saya kira itu perlu ditiru juga. Karena nggak salah bila kita dapat meniru yang baik. Bahkan Ibu Risma turun langsung ke lapangan agar pengurusan KTP-el, akte lahir, dan administrasi lain lebih efektif,” paparnya.
“Kalaupun walikota sudah melakukan sidak pada waktu lalu, berarti kadisnya tidak menghargai walikotanya sebagai atasannya langsung,” ujarnya.
Proklamasi pun minta agar Walikota Medan segera mencopot Kadisdukcapil Medan OK Zulfi karerena tidak mampu melaksanakan instruksi. “Jika Kadis Dukcapil Medan tidak juga menyikapi instruksi Walikota Medan, sebaiknya ya dicopot saja,” tegasnya.
“Masa membuat KTP saja mulai dari dulu alasan yang kita terima hanya karena tidak ada blanko. Gantinya masyarakat hanya memakai resi atau suket saja. Padahal resi tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu dan akan selalu diperpanjang. Membuat masyarakat menjadi terganggu mengurus keperluannya. Apakah tidak sanggup mencetak KTP seperti itu saja, supaya masyarakat tahu. Kita akan panggil segera kadisnya,” ungkap mantan wartawan ini. (TM-RAJA)
