topmetro.news – Sikap Partai Demokrat yang menyiapkan sanksi karena Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Jokowi dua periode, mendapat tanggapan dari beberapa elit politik. Di antaranya dari Partai Hanura dan PDIP.
Menurut Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir, kalau benar Partai Demokrat akan memberi sanksi kepada TGB, hal itu dinilai sebagai sikap tak menjunjung demokrasi.
“Apa kata dunia apabila ada partai dengan platform demokrasi tapi pimpinannya bukan demokrat tulen, karena kadernya tidak boleh berpendapat berbeda,” kata Inas.
Menurut Inas, sikap Partai Demokrat yang tak memperbolehkan para kadernya berbeda pendapat akan menunjukkan, partai itu bukan penganut paham demokrasi. “Demokrat kan artinya penganut faham demokrasi. Tapi jika dalam praktiknya ternyata malahan otoriter, maka mana bisa disebut demokrat tulen?” ujar Inas.
Dukungan Personal Kenapa Disanksi?
Sementara itu PDI Perjuangan mengaku heran dengan sikap Partai Demokrat. “Heran juga tuh,” kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.
Menurut Eva, haruslah jelas apa pelanggaran yang dilakukan TGB sebagai anggota Majelis Tinggi Demokrat, sehingga bisa terancam sanksi. Dalam pandangannya, dukungan TGB kepada Jokowi sebagai Presiden RI tidak bertentangan dengan keputusan Partai Demokrat.
“Pak Jokowi presiden resmi. Dipilih seluruh Rakyat Indonesia. Mana yang bertentangan dengan keputusan. Demokrat kan belum mengambil keputusan apa pun,” kata Eva seraya mempertanyakan apa standar pemberian sanksi dimaksud.
“Kalau keputusan ya harus lembaga ya. Nukan orang per orang,” ujarnya.
Oleh karena itu, Eva menilai sanksi kepada Tuan Guru Bajang tidak perlu. “Itu dukungan personal bukan kelembagaan. Kecuali kalau TGB ngomongnya di forum resmi organisasi. Ini kan nggak,” kata Eva.
Dibahas Dewan Kehormatan
Sebagaimana diketahui, terkait dukungan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) kepada Presiden Jokowi, Partai Demokrat disebut telah menyiapkan sanksi.
“Sanksi pasti tetap ada dan itu akan dibahas Dewan Kehormatan,” ujar Waketum PD Syarief Hasan.
Syarief juga mengungkapkan, langkah Tuan Guru Bajang yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai tanpa sepengetahuan DPP Partai Demokrat. Soal bentuk sanksi, dia tidak dapat memberi rincian. (TM-RAJA)
