You are here
Fraksi Gerindra Tuding Pemko Medan Gagal Penuhi Kebutuhan Prioritas Info Metro 

Fraksi Gerindra Tuding Pemko Medan Gagal Penuhi Kebutuhan Prioritas

topmetro.news – Fraksi Gerindra DPRD Medan tuding Pemko Medan gagal soal penggunaan anggaran skala prioritas memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemko dinilai tidak memiliki indikator yang jelas dan nyata untuk penyusunan perencanaan pembangunan Kota Medan ke depan.

Penilaian itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan melalui pendapat fraksinya saat laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan terhadap pelaksanaan APBD Pemko Medan TA 2017 yang disampaikan saat rapat paripurna dewan, Senin (1/10/2018).

Menurut Surianto, akibat lemahnya penggunaan anggaran skala prioritas, terjadi Sisa Laporan Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD TA 2017 sebesar Rp43,70 miliar lebih. Sehingga banyak pembangunanan di Kota Medan terbengkalai.

Terkait hal itu, Fraksi Partai Gerindra sangat menyayangkan serapan anggaran tahun 2017 masih sangat minim di seluruh SKPD. Hal tersebut diharapkan menjadi catatan penting dalam penyusunan rencana kerja ke depan agar lebih terukur dan terencana. Sehingga tidak terjadi revisi maupun pergeseran kegiatan.

Desakan Fraksi Gerindra

Bahkan, Fraksi Gerindra mendesak Pemko Medan supaya lebih meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Apalagi masalah infrastruktur perbaikan jalan dan drainase supaya tepat sasaran.

Disebutkan lagi, Fraksi Gerindra sangat menyayangkan Pemko Medan tidak fokus dan maksimal terhadap perencanaan penggunaan anggaran dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Bahkan, Pemko Medan dinilai belum mampu membuat rencana induk master plan dalam pembangunan infrastruktur kota Medan secara utuh, rinci, dan jelas.

Selain itu, kepada dinas kesehatan, Fraksi Gerindra mendorong supaya lebih serius menangani pelayanan kesehatan warga Medan. Apalagi masalah kasus gizi buruk supaya diprioritaskan. Menurut data yang diterima Gerindra ada 82 kasus gizi buruk hingga Juni lalu. Maka untuk mengatasi masalah dimaksud, pelayanan puskesmas serta penggunaan BPJS supaya ditingkatkan.

Sedangkan untuk Dinas Perhubungan Kota Medan perlu pmelakukan revitalisasi terhadap terminal liar yang ada di Medan. (TM-RAJA)

39 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment