You are here
Irwandi Yusuf Bantah Terima Suap Dana Otsus Aceh Nasional 

Irwandi Yusuf Bantah Terima Suap Dana Otsus Aceh

topmetro.news – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018, Kamis (5/7/2018) dini hari. Penahanan ini dilakukan tim penyidik usai memeriksa intensif Irwandi yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (3/7/2018).

Irwandi yang keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 00.35 WIB terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Kepada awak media, Irwandi membantah menerima suap terkait proyek yang bersumber dari DOKA 2018 seperti yang disangkakan KPK. Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini juga mengklaim tak pernah mengatur proyek dan meminta jatah dari proyek-proyek yang ada di Aceh.

“Saya nggak melanggar apa pun, nggak mengatur fee, nggak mengatur proyek. Nggak terima fee, nggak ada janji memberikan sesuatu,” kata Irwandi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018) dini hari.

Tak Tahu Soal Uang

Irwandi mengklaim tak tahu-menahu mengenai uang sebesar Rp500 juta yang diberikan Bupati Bener Meriah Ahmadi. KPK menduga uang tersebut merupakan bagian dari jatah Rp1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait sejumlah proyek infrastruktur yang didanai DOKA Tahun 2018.

Irwandi juga mengaku tak tahu menahu jika uang itu diterima oleh orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Irwandi menyebut, kedua orang tersebut tak pernah melaporkan kepadanya mengenai aliran dana tersebut.

“Nggak tahu. Karena mereka enggak pernah melapor ke saya, dan yang memberikan nggak koordinasi dengan saya. Lalu nggak terima uang,” katanya.

Irwandi menyatakan kesiapannya membuktikan ucapannya ini dalam proses hukum selanjutnya. Setelah itu, Irwandi langsung bergegas menerobos awak media dan masuk ke dalam mobil tahanan yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Tak berapa lama, giliran Hendri Yuzal yang terlihat keluar ruang pemeriksaan. Hendri yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini enggan berkomentar apapun saat dikonfirmasi awak media. Hendri yang juga telah mengenakan rompi tahanan KPK langsung menerobos kerumunan awak media dan masuk ke dalam mobil tahanan.

Ditahan di Lokasi Berbeda

Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik menahan Irwandi dan Hendri di dua rumah tahanan (rutan) berbeda. Irwandi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, sementara Hendri ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Keduanya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya untuk 20 hari pertama.

“Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua tersangka, yaitu IY (Irwandi Yusuf) Gubernur Provinsi Aceh ditahan di Rutan Cabang KPK. Dan HY (Hendri Yuzal) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat,” katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Irwandi Yusuf, bersama dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri serta Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam penganggaran antar provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh, Selasa (3/7/2018).

Dana Otonomi Khusus Aceh

Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp500 juta terkait pembahasan anggaran Dana Otsus Aceh Tahun 2018. Diduga suap ini bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018.

Transaksi suap ini dilakukan melalui orang-orang dekat Irwandi dan Ahmadi yang bertindak sebagai perantara. KPK masih terus mendalami dugaan penerimaan suap lain yang dilakukan Irwandi terkait Dana Otsus Aceh.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Irwandi, Hendri, dan Syaiful yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (TM-RED)

sumber: beritasatu.com

106 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment