Topmetro.News – Impor beras dan swasembada jangan dikait-kaitkan. Program impor semata-mata untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Pemerintah tak berani mengambil resiko stok yang tak mencukupi kebutuhan. Jadi antara impor beras dan swasembada tak perlu dikaitkan.
“Pemerintah itu perlu melakukan impor karena untuk menjaga ketersediaan. Pemerintah tidak berani mengambil risiko stok tidak mencukupi kebutuhan,” ujar Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan di Medan, Kamis (5/7/2018).
Intinya, sambung Mendag, pemerintah tidak akan impor beras kalau persediaan cukup. “Saya sebagai Menteri Perdagangan, saya tidak juga akan mengambil risiko. Kalau masyarakat lapar, akan mudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” sebutnya.
Produksi Rendah, Permintaan Tinggi Pemicu ‘Panic Buying’
Sebagai contoh, urai Mendag, awal tahun 2018 lalu menjadi medio sulit dimana produksi beras rendah, padahal tingkat permintaan di masyarakat meningkat.
“Saat itu stok pangan tidak terjaga sehingga kran impor dibuka. Ini mengantisipasi agar tidak terjadi ‘panic buying’ di tengah masyarakat. Itu sebabnya kran impor beras dibuka,” ulangnya.
Jaga Stabilitas Ketersediaan Pangan
Mendag mengakui pihaknya akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok. Ini, sambung dia, penting mengendalikan harga jual di pasaran.
Impor Beras 500.000 Ton
Baru-baru ini pemerintah memutuskan menambah impor beras sebanyak 500.000 ton.
“Jumlahnya 500.000 ton. Tapi tergantung Bulog. Kita (Departemen Perdagangan) hanya sekadar merekomendasi negara-negara sentra produksi beras seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, India dan Pakistan,” kata Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat, belum lama ini.(*)
