topmetro.news – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, secara umum Presiden Joko Widodo diuntungkan dengan hasil Pilkada Serentak 2018 di sejumlah daerah. Pasalnya, Jokowi terlihat bermain dua kaki di pilkada.
“Kita lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Semuanya menguntungkan Jokowi, meskipun paslon yang diusung oleh PDIP kalah seperti di Jabar, Jatim dan Sumut. Namun, partai pendukung Jokowi ada di semua koalisi tersebut,” ujar Yunarto di Jakarta, Senin (2/7/2018).
Isu SARA dan Konsolidasi Oposisi
Meskipun demikian, kata Yunarto, kemenangan tersebut tetap menjadi lampu kuning bagi Jokowi. Dia menyebutkan beberapa alasan. Pertama, pihak oposisi bisa melakukan konsolidasi dengan baik di Pilkada Serentak 2018.
“Pihak oposisi bisa memanaskan mesin partai meskipun kalah seperti di Jabar dan Jateng. Namun, ada peningkatan suara yang cukup signifikan,” tandas dia.
Kedua, kata dia, isu SARA ternyata masih laku di Pilkada kali ini. Meskipun tidak merata di semua daerah, tetapi bisa dimanfaatkan oleh paslon untuk memenangkan kontestasi, seperti yang terjadi di Sumut.
“Isu agama dan suku ini bisa kembali dimainkan pada saat pilpres 2019, bahkan bisa lebih kencang lagi,” tutur dia.
Penentuan Cawapres
Ketiga, soal penentuan cawapres Jokowi. Yunarto mengingatkan jika Joko Widodo salah menentukan cawapres, maka bisa merugikan Jokowi. Bahkan bisa membuat dia kalah.
“Saya menganjurkan agar cawapres Jokowi bukan dari partai koalisi karena bisa membuat koalisi menjadi pecah,” imbuh dia.
Yunarto mengusulkan agar cawapres Jokowi berasal dari luar parpol. Namum bisa merangkul dan diterima semua parpol pendukung Jokowi. Dia menyebutkan salah satunya adalah Mahfud MD, karena dia adalah sosok yang berintegritas. Juga punya dukungan kuat dari kaum muslim moderat dan politik, rasional-akademis dan juga seorang politis.
“Kalau tidak, seorang jenderal yang punya jaringan yang luas termasuk di politik dan Islam, berpengaruh dan dari Angkatan Darat,” pungkas dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah tokoh-tokoh yang cocok menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Jokowi.
“Nama-nama seperti Mahfud MD, Moeldoko, dan Tito Karnavian dipandang potensial menjadi Cawapres Jokowi,” kata Ari di Jakarta, Senin (2/7/2018).
Tiga Kriteria Cawapres
Ia menyebut sejumlah ketua umum partai pendukung Jokowi juga bisa dipertimbangkan menjadi cawapres. Namun, semuanya bergantung pada Jokowi.
Dia menyebut tiga kriteria Cawapres Jokowi. Pertama, harus punya chemistry atau kecocokan dan kedekatan secara pribadi dengan Jokowi. Kedua, bisa diterima oleh semua partai pendukung Jokowi. Ketiga, bisa membantu Jokowi mengatasi masalah utama di periode kedua seperti hukum, keamanan, kesejahteraan, radikalisme.
“Ada banyak nama yang bisa dipertimbangkan tetapi semua kembali ke Jokowi dan kesepakatan partai pendukung,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Propinsi Nusa Tenggara Timur Adrianus Garu juga mendukung Moeldoko, Tito Karnavian, dan Mahfud sebagai Cawapres Jokowi. Dia menambahkan Gubenur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo juga layak mendampingi Joko Widodo.
“Saya sebagai warga Indonesia Timur melihat sosok Pak Moeldoko, Pak Tito, Pak Mahfud dan Pak Syahrul merupakan figur yang tepat dan dapat meningkatkan elektabilitas Jokowi,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu.
Hukum dan Jenderal Terbaik
Ia menjelaskan Mahfud MD pas dari segi hukum. Dia mantan Ketua MK dan aktivis anti korupsi. Memilih dia sebagai cawapres sangat tepat untuk menutupi kekurangan Joko Widodo dari segi hukum.
Sementara Moeldoko didorong karena sebagai mantan Panglima TNI. Moeldoko memiliki pengalaman memimpin TNI dan merupakan salah satu jenderal terbaik di TNI.
“Moeldoko mantan Panglima TNI. Dia memiliki jaringan yang luas dan punya kemampuan dan kecakapan dalam memimpin. Apalagi Moeldoko sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Seluruh Indonesia (HKTI). Selain itu, Moeldoko sudah akrab dengan Jokowi dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan saat ini,” ujar Andre.
Lebih jauh ia menjelaskan, posisi Moeldoko sebagai Ketua HKTI bisa menghimpun segala urusan elemen petani se-Indonesia. Sehingga Moeldoko sudah mempunyai basis yang patut diperhitungkan.
Polri dan Kalangan Sipil
Selain Moeldoko, politisi muda asal NTT ini juga mendorong nama Kapolri Tito Karnawian, sebagai salah satu calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. “Pak Tito itu juga sangat pas mendampingi Jokowi karena berasal dari luar Jawa. Tito juga jenderal yang jenius, pekerja keras dan tidak punya ambisi,” katanya.
Menurut Andre, Jenderal Tito tokoh muda dan pintar. Tokoh nasionalis yang dapat diandalkan untuk menjaga empat pilar bangsa.
Andre juga mengusulkan nama lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan mendampingi Jokowi, yakni Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
“Syahrul adalah gubernur dua periode di Sulsel. Dia termasuk satu gubernur yang berhasil di republik ini. Dia sudah akrab dengan Jokowi, terutama saat Jokowi menjadi Gubenur DKI Jakarta. Saat ini, Syahrul juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Gubenur se-Indonesia yang bisa mengkonsolidasikan semua gubenur untuk mendukung program pemerintah,” papar Andre. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
