Topmetro.news – Utang luar negeri sebanyak Rp 4.000 triliun bukan sepenuhnya di era Presiden Jokowi. Orang nomor satu di negeri ini harus menjelaskan seluruhnya lantaran sudah menjadi amunisi lawan politiknya. Jokowi meng-counter serangan ini pun harus lebih keras dan lugas. Dengan tegas Jokowi menyebut utang luar negeri oleh Indonesia Rp 4.000 triliun termasuk dari pendahulunya.
Ketika mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi menerima warisan utang sebesar Rp 2.700 triliun Rupiah, disertai dengan bunga 250 triliun setiap tahun, dari kewajiban membayar bunganya saja kalau selama 4 tahun sudah Rp 1.000 triliun. Jadi kalau utang Indonesia sudah tembus Rp 4.000 triliun lebih, itu bukanlah utang selama pemerintahan Jokowi semua.
Itu dikatakan Presiden Jokowi, saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018, yang dihadiri ribuan relawan, di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2018)..
“Saya dilantik utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000, 4000 triliun itu bukan utang yang disebabkan pemerintahan saya semua, enak aja,” kata Jokowi.
Mudah Difahami
Penjelasan ini sangat lugas dan gamblang, mudah difahami siapa saja, kalau lawan Politik Jokowi jelas tidak akan mau menerima penjelasan ini, karena lebih cenderung untuk memelintir persoalan ini.
Nalar masyarakat yang secara umum membutuhkan imformasi yang jelas dalam soal utang ini, sementara kemampuan menjelaskan menteri yang membantu Jokowi terlalu ilmiah, sehingga tidak mudah difahami masyarakat pada umumnya.
Kalau beban bunga utang per tahun saja sudah mencapai Rp 250 triliun, akibat dari warisan utang yang ditinggalkan pendahulunya, maka bunga utang itu menjadi beban APBN setiap tahunnya, yang harus disediakan dalam RAPBN menjadi sebuah kewajiban, padahal untuk melaksanakan pembangunan Pemerintah masih perlu menambah utang, akibatnya ya gali lubang tutup jurang, seperti yang dikatakan Rizal Ramli.
Beban utang negara ini bukan cuma perlu difahami masyarakat, tapi Juga pejabat negara, supaya menyadari kemampuan negara dan sumber keuangan negara, agar lebih realistis dalam menuntut fasilitas, dan tahu memanfaatkan fasiltas negara secara efektif dan efisien, terutama para anggota Legislatif yang kecenderungan menuntut fasilitas lebih karena sebagai anggota Dewan yang terhormat. (tmn)
sumber: kompasiana
