You are here
Karyawan PT Waruna Belawan Mengadu ke DPRD Medan Kota Medan 

Karyawan PT Waruna Belawan Mengadu ke DPRD Medan

topmetro.news – Sebanyak 14 eks karyawan PT Waruna Shipyard Indonesia Jalan Bagan Deli Lama Gabion Belawan mengadu ke Fraksi PAN DPRD Medan, Selasa (2/10/2018). Mereka mengadu karena dilarang masuk kerja. Diduga pelarangan masuk kerja karena karyawan membentuk serikat kerja.

Delegasi karyawaan diterima Ketua Fraksi PAN DPRD Medan HT Bahrumsyah dan menyerap aspirasi karyawan. Menurut penuturan perwakilan karyawan, Rachmat, ke 14 karyawan sudah bekerja 5 hingga 20 tahun. Namun, sekitar 2 bulan lalu mereka dilarang masuk kerja melalui security.

Masih menurut pengakuan Rachmat, pelarangan mereka untuk tidak kerja namun belum menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kuat dugaan karena membentuk serikat. Dimana setelah karyawan melaporkan pembentukan Serikat Pekerja Multi Sektor (SPMS) Waruna Shipyard Indonesia mulai saat itu pula ada pelarangan untuk tidak kerja.

Untuk itu kata Rachmat, pihaknya berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi keluhan karyawan. “Kami hanya menuntut hak, karena kami ketahui membentuk serikat kerja diperbolehkan UU,” tambah Rahcmat.

Fraksi PAN Tanya Perubahan Nama

Sebagaimana diketahui, PT Waruna Shipyard Indonesia salah satu perusahaan unit galangan kapal terbesar di Sumut. Saat ini diperkirakan memiliki sekitar 700 karyawan.

Menyikapi keluhan itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan HT Bahrumsyah mengaku prihatin. Untuk itu, Bahrumsyah akan menyampaikan persoalan kepada Ketua Komisi B dan pimpinan DPRD Medan untuk menghadirkan pimpinan PT Waruna Shipyard Indonesia. Pada RDP nanti akan dipertanyakan kewajiban perusahaan.

Disinggung Bahrumsyah lagi, perubahan nama perusahaan yang sebelumnya Waruna Sentana ke PT Waruna Shipyard Indonesia patut dipertanyakan. Karena dalam perubahan nama perusahaan dimaksud harus ikut berganti dokumentasi. Perubahan itu juga harus merobah dokumentasi AMDAL.

“Kita khawatir dengan perubahan nama perusahaan lantas merubah masa kerja karyawan. Hukum harus ditegaskan,” tambah Bahrumsyah. (TM-RAJA)

45 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment