TOPMETRO.NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Parlindungan Purba akui saat ini gejolak harga untuk komoditi beras mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga pemerintah dinilai perlu menindakanjuti hal tersebut, namun dengan tidak buru-buru menerbitkan kebijakan impor.
“Memang betul harga naik, tapi tengok dulu 11 bulan lalu. Nah, kalau di kasih ijin impor sekarang masuk, berarti akan masuk (di bulan) Maret 2018, apa yang terjadi pada saat panen, masuk harga yang murah sedemikian rupa, akibatnya petani menderita,” kata Parlindungan kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Pj Walikota Padang Sidempuan dan Wakil Walikota Pematang Siantar pada hari Jumat (12/1/218) di aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu.
Hal tersebut, menurutnya berdasarkan perhitungan musim hujan yang masuk di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 lalu. Setelah itu usia padi sampai pada 3 bulan pad Januari 2018 hingga Maret 2018 memasuki masa panen.
”Itulah, kalau di kasih ijin impor sekarang ini, kasihan petani,” serunya.
Cek ke Bulog
Sejauh ini disampaikan, Parlindungan, untuk penanganan soal stok masih sangat kurang. Bahkan Parlindungan berencana menanyakan hal tersebut ke Bulog.
“Apalagi saya dengar Bulog teryata cuma mampu serap 58 persen beras petani,” tambahnya.
Lebih lanjut ditegaskannya, ada rencana dalam waktu dekat ini untuk turun langsung ke sejumlah pasar tradisional terkait komoditi beras tersebut, mulai dari pasar yang ada di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai (Sergai), Tebing Tinggi, Simalungun dan Pematang Siantar.
“Saya mau cek itu, artinya berdasarkan faktual di lapangan terkait beras ini, jangan enak-enak saja. Kita harus bela petani,” pungkasnya.(TM/11)
