You are here
Pemerintah Perlu Atur Pajak Toko Online Asing Ekonomi & Bisnis 

Pemerintah Perlu Atur Pajak Toko Online Asing

Topmetro.news – Pajak toko online asing perlu diatur lagi. Hal itu untuk melindungi kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UKMK) dalam negeri. Terlebih transaksi toko online asing sudah banyak di Indonesia.

Pemerintah melalui kementerian terkait harus membuat kebijakan yang menerapkan pajak bagi toko “online” asing yang bertransaksi di Indonesia. Pemerintah harus melindungi keberadaan UMKM dari perdagangan ritel asing,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Kaji Aturan Tarif Pajak

Bambang Soesatyo mengingatkan Komisi VI DPR RI dan Komisi XI DPR RI agar mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkaji aturan tarif pajak bagi belanja “online” asing.

“Bagaimanapun Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada UMKM,” katanya.

Politikus Partai Golkar yang berlatar belakang pengusaha ini menambahkan bahwa Indonesia sebagai anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) agar menetapkan tarif pajak yang yang wajar.

Kemenkop UKM Atur Strategi

Di sisi lain, Bambang juga meminta Kemenkop UKM agar dapat mengatur strategi untuk mendorong UMKM dapat mengekspor produksnya dan melakukan transaksi di pasar internasional.

Menurut dia, pelaku UMKM lokal Indonesia perlu diberikan pengetahuan pemanfaatan tekonologi “online” karena kegiatan belanja melalui “online” makin banyak diminati konsumen di negeri ini.

Sekadar diketahui pemerintah sebenarnya telah membuat aturan mengenai bea masuk untuk belanja “online” untuk belanja atau transaksi minimal 100 dolar AS atau sekitar Rp1,37 juta.

Artinya belanja online di bawah harga itu tidak dikenai pajak. Oleh karena itu, banyak orang yang belanja di toko online asing di bawah harga itu dan tidak terkena pajak. (tmn)

sumber: antara

112 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment