You are here
Badan Pengawas Kaji Ulang Pengelolaan Pasar Peringgan Info Metro 

Badan Pengawas Kaji Ulang Pengelolaan Pasar Peringgan

topmetro.news – Pemko Medan saat ini sedang dihadapkan dengan dua kelompok berbeda dari pedagang Pasar Peringgan, Medan. Dimana, satu sisi pedagang menolak pengelolaan pasar tersebut oleh PT Parbens atau pihak ketiga. Sementara itu, di sisi lain ada pedagang yang menyetujui pengelolaan pasar diserahkan kepada pihak ketiga.

Ketua Badan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan Syaiful Bahri, menyebut saat ini pihaknya akan melakukan kajian terhadap pengelolaan Pasar Peringgan. Hal ini disampaikan Syaiful Bahri usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama dua kubu pedagang di Komisi C DPRD Kota Medan.

“Seperti yang disampaikan anggota dewan tadi, kami diberi waktu seminggu untuk mengkaji ulang. Bagian hukum yang akan melakukan kajiannya lebih jauh,” katanya.

Diakuinya, Pemko Medan tidak bisa lepas tangan begitu saja mengenai konflik yang terjadi antar pedagang terkait kebijakan Pasar Peringgan. “Akan kita cari jalan keluarnya. Ada usaha mencari apa yang kita buat sesuai dengan hukum tidak. Dikaji dulu, nanti bagian hukum kajian. Hasilnya akan disampaikan kembali ke dewan,” ungkap Sekda Kota Medan itu.

“Gak ada kepentinganku disini (Pasar Peringgan). Memang aku yang tandatangan kerjasamanya. Itu sudah sesuai ketentuan,” tegasnya.

Salahkan Dirut Pasar

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Mulia Asri Rambe, menuding Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya sebagai penyebab utama munculnya kisruh pedagang Pasar Peringgan. Menurutnya, pedagang yang berada di pihak PT Parbens menyebut setelah Pasar Peringgan diambil alih Pemko Medan dari PT Trijaya Loka, PD Pasar mencoba melakukan pengutipan uang Rp15 juta.

Sayangnya, kata Mulia Asri Rambe, mulai awal Januari lalu, Walikota Medan menyetujui pengelolaan Pasar Peringgan dialihkan ke PT Parbens. “Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya bingung. Sementara uang sudah diambil dari pedagang. Makanya dia provokasi pedagang agar menolak PT Parbens,” kata Bayek, sapaan akrab Mulia Asri Rambe, usai rapat bersama dua kelompok pedagang Pasar Peringgan yang berseteru di ruang rapat Komisi C, Senin (14/5/2018).

Secara pribadi, Bayek mengaku heran mengapa pedagang protes pengelolaan Pasar Peringgan diserahkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan rencana dan gambar revitalisasi yang diterimanya, Pasar Peringgan akan jauh lebih baik setelah direvitalisasi. “Begini, Pasar Peringgan itu aset PD Pasar. Sementara PD Pasar merupakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemko Medan. Walikota sebagai pemegang saham tentu punya keinginan membuat pasar menjadi baik. Sehingga pengelolaan diserahkan ke pihak ketiga,” paparnya.

Tak Melibatkan Dewan

Dalam persetujuan kerjasama pengelolaan pasar dengan pihak ketiga, kata Bayek, tidak perlu melibatkan DPRD Kota Medan. Maka dari itu, kewenangan mutlak ada di tangan walikota. “Ibaratnya begini, itu (Pasar Peringgan) rumah walikota. Beliau mau sewakan kepada si A (PT Parbens) dan sudah dibayar uang sewanya. Tiba-tiba si B (pedagang) protes kepada si A. Kan tidak ada urusannya,” paparnya. (TM-RAJA)

49 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment