You are here
PAD Tahun 2017 Dinilai tak Mencapai Target Info Metro 

PAD Tahun 2017 Dinilai tak Mencapai Target

topmetro.news – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Drs Daniel Pinem menilai, PAD Kota Medan pada tahun 2017, tidak mencapai target. Hal ini disampaikannya pada sidang paripurna membacakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2017, kemarin.

Menurutnya, jawaban dan penjelasan Walikota Medan dalam nota jawabannya dalam sidang paripurna sebelumnya, yang menyebutkan tidak tercapainya target PAD diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, merupakan jawaban normatif.

“Pandangan Fraksi PDI Perjuangan, tidak tercapainya PAD Kota Medan Tahun 2017 disebabkan, kebocoran dan penyelewengan yang dilakukan oknum petugas yang berkompeten untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Medan,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya dua oknum pegawai BPPRD Medan dalam OTT. Polda Sumut melaksakan OTT di RM Ayam Penyet Ria Jalan Karya Medan, Sabtu (18/8/2018) lalu. Dalam OTT tersebut, dari tangan oknum pegawai tersebut, polisi menyita uang Rp6 juta. Diduga sebagai uang suap agar usaha restoran itu tidak didaftarkan sebagai wajib pajak (WP).

Fraksi PDI Perjuangan Soroti WDP

”Faktor ketidaktegasan Walikota Medan dalam menertibkan parkir-parkir liar, papan reklame dan bangunan yang tidak memiliki IMB di Kota Medan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target PAD yang ditargetkan,” sebut Daniel.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemko Medan agar melakukan terobosan-terobosan dan pengawasan ketat dalam. Juga minta Pemko Medan tidak bergantung sepenuhnya hanya pada satu atau dua jenis pajak dan retribusi daerah saja.

”Pemko Medan harus mampu juga mengoptimalkan penerimaan dari pos-pos lain. Misalnya dari pos retibusi sampah, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan jasa telekomunikasi. Pajak hotel, tempat hiburan dan restoran, BPHTB serta penerimaan dari potensi daerah lainnya,” sambungnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyinggung penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas pertanggungjawaban APBD Kota Medan Tahun 2017.

”Tiga tahun berturut-turut yaitu Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemko Medan mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” paparnya. (TM-RAJA)

67 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment