You are here
Sengkarut Pilgubsu, Penyelenggara Kehilangan Integritas Politik 

Sengkarut Pilgubsu, Penyelenggara Kehilangan Integritas

topmetro.news – Munculnya sejumlah persoalan terkait Pilkada Sumut (Pemilihan Gubernur Sumatera Utara) pada 27 Juni 2018 lalu, mengundang reaksi keras kalangan anggota DPRD Sumut. Sengkarut ini, mengindikasikan penyelenggara kehilangan integritas.

“Ini merupakan kondisi terburuk sepanjang sejarah pemilu langsung di Sumatera,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut H Muchrid Nasution SE.

Penyelenggara Diminta Ganti

Penyelenggara (KPU dan Bawaslu sejajaran-red), dinilai terkesan tidak mampu bekerja profesional. Sehingga menimbulkan isu miring yang luas di ranah publik. Banyak temuan di lapangan, yang tidak mampu terjawab dengan baik oleh penyelenggara.

“Ini masih Pilgubsu, yang hanya menampilkan dua pasang kontestan. Bagaimana kelak nasib Pemilu 2019, dimana pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif,” ujar Muchrid.

Muchrid mengaku, tidak bisa membayangkan bakal terjadinya kekisruhan pada Pemilu 2019 nanti. “Sebaiknya para personil penyelengara diganti saja. Khususnya pada lembaga pengawas. Tak usahlah mereka ini dipakai lagi. Sepertinya, mereka kehilangan integritas sebagai pihak penyelenggara,” ujar Muchrid.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, juga mengungkapkan nada yang sama. “Memang integritas menjadi persoalan bagi mereka yang duduk sebagai penyelenggara. Banyak persoalan yang muncul, tidak termenej dengan baik,” ujarnya.

BPK Audit Dana Hibah

Fauzi menyayangkan gelontoran hibah yang sangat besar dari APBD Provinsi Sumut, menghasilkan kualitas demokrasi tidak seperti yang diharapkan. “Partisipasi pemilih, persoalan DPT dan C-6, serta dugaan pelanggaran pemilu kerap menjadi persoalan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Muchrid dan Fauzi mengaku heran, karena penyelengara saat ini terkesan tidak memetik pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya. Penyelengara, menurut mereka, kurang melakukan evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang muncul.

Selain itu, keduanya juga berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi khusus terhadap dana hibah yang berasal dari duit rakyat Sumatera Utara tersebut. (TM-RAJA)

95 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment