topmetro.news – Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution tampak kesal ditanyai wartawan seputar banjir dan persoalan KTP yang tidak selesai hingga enam tahun. Kejadian ini usai Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi tentang Perusahaan Umum Daerah (PUD), Senin (8/10/2018), di halaman Gedung DPRD Medan.
“Wartawan jangan hanya bertanya saja. Coba tunjukkan lokasi mana bisa dibuat waduk. Apa Lapangan Merdeka itu kita gali dan buat jadi waduk,” ujarnya kepada sejumlah wartawan saat ditanya terkait penanganan banjir.
“Kalau kalian tanya-tanya saja, aku pun suka-sukalah jawabnya,” ujarnya terlihat kesal.
Pertanyaan wartawan terkait statemen Wakil Walikota Medan beberapa waktu lalu soal pembangunan waduk sebagai antisipasi banjir, dijawab dengan mengembalikan pertanyaan ke wartawan. “Jangan hanya bertanya saja. Menurutmu di mana mau dibuat waduk di tengah Kota Medan ini,” ujarnya lagi.
Menurutnya, melihat persoalan banjir tidak bisa secara menyeluruh. Sebab, setiap daerah berbeda-berbeda permasalahannya. Ia lantas mencontohkan banjir yang terjadi di titik nol atau seputaran Lapangan Merdeka. Disebutkannya, ada dua jalur pembuangan air di sana. Pertama, menuju sungai di belakang Grand Aston. Kedua, sungai di dekat Podomoro.
“Kalau ke Grand Aston tidak ada masalah, sudah kita cek. Kalau ke Podomoro kita lihat ternyata jalurnya terhambat jembatan penyeberangan orang (JPO). Akhirnya kita putuskan JPO dibongkar,” paparnya.
Wakil Walikota Tanya Data
Begitu juga dengan persoalan KTP yang hingga enam tahun tak kunjung selesai, Akhyar langsung nanya data.. “Mana datanya, jangan hanya bertanya saja,” katanya.
Wartawan yang merasa heran dengan jawaban wakil walikota itu mengatakan punya data. Namun tidak mungkin bawa-bawa data warga yang tidak selesai KTP-nya hingga enam tahun.
Wartawan menyebutkan, persoalan itu sudah sampai ke Komisi A DPRD Medan dan data itu sudah ada di Kantor Kecamatan Medan Perjuangan. Wakil walikota kemudian menyebut, kalau wartawan hanya bertanya dan tak bawa data, maka dirinya juga sesuka hati menjawab.
“Bawa sama saya datanya, baru bisa kita tahu dimana permasalahannya,” ujarnya yang disambut wartawan, bahwa data ada di Kecamatan Medan Perjuangan.
Lagipula, ujar wartawan yang mencegatnya untuk wawancara, bukan hanya persoalan KTP belum selesai. Tetapi persoalan pelayanan pihak kecamatan yang berakibat KTP tidak selesai hingga enam tahun.
Wawancara sejumlah wartawan dengan wakil walikota akhirnya ditengahi Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli. Dia menyatakan, warga hanya berharap ke depannya pelayanan pemerintahan terkait KTP bisa diperbaiki. (TM-RAJA)
