Topmetro.News – Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut, kini PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bakal membentuk perusahaan baru untuk menerima 51 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia. Di perusahaan baru itu, 80 persen sahamnya dipegang Inalum.
”PT FI (Freeport Indonesia)-nya jadi joint venture. Jadi, joint venture agreement-nya itu untuk me-manage PT Freeport Indonesia,” kata Rini, Rabu (4/7/2018). Sisa 20 persen saham lainnya, untuk badan usaha milik daerah (BUMD) di Papua.
Dengan begitu, PT Freeport Indonesia bakal dimiliki Freeport-McMoran dan perusahaan baru bentukan Inalum.
Hak Kelola Dikonversi
Sebelumnya, Kementerian BUMN menyebut nilai hak kelola yang akan dikonversi menjadi saham mencapai 3,5 miliar Dolar AS hingga 4 miliar Dolar AS.
Setelah proses divestasi, pemerintah tetap memercayakan pengelolaan Freeport Indonesia kepada Freeport-McMoran sebagai mana hal itu menjadi salah satu kesepakatan.
Di sisi lain, sebut Rini, molornya proses divestasi saham PT Freeport Indonesia membuat pemerintah kembali menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK yang baru ini, sambung Rini lagi, berlaku hingga 31 Juli 2018.
Sebelumnya IUPK Freeport berakhir 4 Juli 2018. Namun, pemerintah harus mengeluarkan IUPK lagi. Soalnya divestasi saham sebesar 41,64 persen yang seharusnya tuntas akhir Juni 2018 ternyata molor.
Perundingan Kepemilikan Saham
Sebelumnya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menyebut perundingan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia telah sesuai prinsip ekonomi Pancasila. Kata dia, pemerintah terus mengupayakan negosiasi juga mengacu pada UUD 1945.
“Saya sudah sampaikan sebelumnya, pada proses negosiasi ini kami mengacu ke UUD dan Undang-undang sekarang,” ujar Sri Mulyani, Selasa (3/7/2018).
Mencerminkan Pengelolaan SDA dan SDM
Dia menegaskan, pemerintah akan memastikan hasil perundingan mencerminkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang sesuai azas Pancasila.
“Value-value yang kami anggap akan memberi suatu praktik dari sisi pengelolaan SDM dan SDA kita sesuai dengan azas Pancasila,” ujar dia. (*)
