topmetro.news – Pertemuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo memunculkan wacana pilkada tak langsung atau pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD lewat revisi Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Usai bertemu, Tjahjo mengatakan, dirinya dan Bambang beserta pimpinan DPR lain seperti Fahri Hamzah dan Utut Adianto, sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD.
“Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
“Pak Ketua (DPR) nanti akan ketemu dengan Bapak Presiden akan ketemu dengan KPU, Bawaslu dan semua pihak yang ada,” lanjut dia.
Politik Berbiaya Tinggi
Hal senada disampaikan Bambang. Ia mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.
Selain itu, menurut dia, pilkada langsung juga mengotak-ngotakan publik dalam identitas masing-masing golongan sehingga berpotensi memecah-belah masyarakat.
“Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya. Belum biaya penyelenggaraannya hampir Rp18 triliun. Nah, kalau itu digunakan untuk biaya pembangunan mungkin itu lebih bermanfaat,” kata Bambang.
Ia menambahkan, sedianya DPR RI sempat menyetujui pilkada tak langsung atau melalui DPRD pada 2014 lalu. Namun pemerintah membatalkannya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Evaluasi Pilkada Langsung
Ia menyatakan, saat ini Indonesia sudah melewati dua kali pilkada serentak sehingga patut dievaluasi hasilnya. Nantinya, sambung Bamsoet, hasil evaluasi terkait pelaksanaan pilkada langsung akan dikembalikan ke masyarakat.
“Menurut saya, sudah baiknya kita melakukan kajian dan evaluasi karena kita tidak ingin pilkada serentak (langsung) ini membuat masalah baru bagi anak bangsa kita. Ya, kalau pilkada langsung lebih baik bermanfaat buat demokrasi kita, ya kita lanjutkan,” papar dia.
Tjahjo melanjutkan, banyaknya calon kepala daerah dan kepala daerah yang tertangkap karena korupsi juga menjadi pertimbangan dimunculkannya wacana pengembalian pilkada melalui DPRD.
Ia mengatakan, jika banyak calon kepala daerah yang terjaring korupsi dan lantas terpaksa harus tetap dipilih karena menurut Undang-undang Pilkada yang bersangkutan tak bisa diganti, maka martabat pilkada yang demokratis itu dipertanyakan.
“Implikasi pilkada serentak ini, yang berbiaya tinggi yang akhirnya banyak para calon yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. Apakah ini proses pilkada yang demokratis? Apakah ini yang bermartabat?” ucap Tjahjo.
Koruptor dan Pilkada Langsung
Beberapa waktu sebelumnya Tjahjo Kumolo mengatakan, pilkada langsung tak serta merta menghasilkan kepala daerah yang korup. Menurut dia, keduanya tak saling berhubungan.
“Secara kasuistis, urusan korupsi jangan dikaitkan dengan rekrutmen. Rekrutmen sudah bagus, pasti partai politik juga melalui psikotes, diklatnya sudah, setelah terpilih kami juga undang untuk diklatnya juga,” kata Tjahjo.
Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan berbagai inovasi terkait pengawasan kepala daerah. Tjahjo berpandangan, korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah saat ini lebih bersifat personal.
Selain itu, menurut Tjahjo, masih banyak kepala daerah yang tak memahami Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sehingga kerap menerapkan kebijakan administratif yang berpotensi terjerat pidana korupsi.
Ia mengatakan, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memperketat sistem pengawasan di daerah sehingga menutup celah bagi kepala daerah yang akan melakukan korupsi.
Oleh karena itu, ia meminta tak ada lagi yang meributkan pilkada langsung dan mengaitkannya dengan tingginya tingkat korupsi. KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan selama empat kali dalam waktu kurang dari 30 hari. (TM-RED)
sumber: kompas.com
