TOPMETRO.NEWS – Jalan mulus Bupati Simalungun JR Saragih untuk maju ke kancah Pilgubsu agaknya bakal tersendat-sendat. Setidaknya halangan itu bakal datang dari kalangan guru honor (honorer) di Kabupaten Simalungun. Apalagi JR Saragih disebut-sebut tega memecat 700-an guru honor secara sepihak di daerah itu.
Ratusan massa gabungan dari guru dan aktivis menggeruduk kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (26/4). Mereka menuntut DPRD Sumut memanggil dan meminta pertanggungjawaban Bupati Simalungun JR Saragih karena telah memecat 700-an guru honor.
Guru-guru yang dipecat ini pernah mengadu ke DPRD Sumut sebelumnya atas tindakan pemecatan sepihak yang dilakukan Pemkab Simalungun. Pemecatan ini dinilai tidak realistis karena sekolah tempat para guru itu mengajar masih kekurangan guru.
“Kami minta DPRD Sumut agar memanggil dan memeriksa JR Saragih,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, Liston Hutajulu dalam orasinya.
Edi Siahaan, perwakilan guru honor Simalungun (FGHS) itu berteriak-teriak dan menjerit. “Kami diperlakukan tidak manusiawi. Kami mencerdaskan anak didik tapi kami dipecat dan diintimidasi. Dimana hati nurani Bupati Simalungun?” teriaknya.
DPRD Sumatera Utara akan segera memanggil Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Resman Saragih untuk membereskan masalah guru honor Simalungun.
“Kita akan segera panggil Bupati Simalungun dan Kepala Dinas Pendidikan terkait pengaduan guru ini,” katanya Muchrid Nasution (Coki) saat menerima perwakilan Forum Guru Honor Simalungun yang berunjuk rasa di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (26/4).
Menurut Coki, permasalahan guru di Simalungun sangat miris. Apa yang terjadi ini merupakan masalah di banyak daerah, sehingga harus ditindaklanjuti segera. Anggota DPRD Sumut Zulfikar menambahkan Bupati harus menuntaskan masalah guru-guru ini.
“Pemerintah yang tidak memperhatikan guru, tidak akan bertahan lama. Itu harus dicamkan Bupati Simalungun,” katanya. (edit3)
