topmetro.news, Asahan – Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP dampingi tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penilaian di Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Rabu (30/9) Rianto menyampaikan Desa Ledong Barat merupakan salah satu desa dengan pelayanan publik yang baik. Pelayanan meliputi KTP, KK, surat tanah dan lainnya. “Desa Ledong Barat juga didukung fasilitas pelayanan kesehatan dan program jemput bola…
Read More
topmetro.news, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi XIII Kombes Pol (P) Dr Maruli Siahaan SH MH menyoroti mekanisme pengakuan putusan asing dalam RUU HPI. Hal itu ia ungkapkan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) bersama Founder dan Managing Partner Hotman Paris & Partners, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa…
Read More
topmetro.news, Asahan – Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP hadiri wisuda STIKes Asyifa Kisaran dan STIKes Sakinah Husada di Hotel Singapore Land, Sabtu (26/9). Rianto mengucapkan terima kasih kepada STIKes Asyifa Kisaran dan STIKes Sakinah Husada atas dedikasi dan kontribusinya dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang kesehatan. “Keberadaan kedua institusi pendidikan ini memberikan kontribusi dalam menjadikan Asahan sebagai salah satu…
Read More
topmetro.news, Asahan – Memperingati Hari Tani Nasional, Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia (DPC SPI) Asahan gelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/9). Tampak hadir Bupati Asahan, Kapolres Asahan, Kepala BPN Asahan, OPD dan ratusan anggota SPI. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW SPI Sumut Jubaidah Tambunan dan Ketua DPC SPI Asahan Binsar Daniel Manurung secara bergantian…
Read More
topmetro.news, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH MH menghadiri Rapat Paripurna ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (22/9/2026), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Rapat Paripurna tersebut membahas sejumlah agenda legislasi penting, termasuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria serta 15 RUU tentang Kabupaten/Kota.…
Read More
topmetro.news, Jakarta – Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menegaskan, bahwa hanya Majeli Hakim yang berhak meminta Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah. Hal itu ia sampaikan, merespon permintaan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di hadapannya. Edi Saputra menyebut, permintaan itu tidak otomatis membuat Presiden ke-7 RI tersebut wajib menunjukkannya di persidangan. Ia…
Read More
topmetro.news, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi XIII Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH MH mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI), Selasa (15/9/2026), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Dr Maruli menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas dan praktis…
Read More
topmetro.news, Jakarta – Harga minyak dunia semakin ‘memanas’ dan kini sudah mencapai US$100 per barel. Hal ini diprediksi membuka ruang bagi BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, berpeluang mendekati level Rp20.000 per liter. Dikutip dari Bisnis.com, Selasa (15/0/2026), harga minyak dunia terpantau kembali menembus US$100 per barel pada pekan lalu di tengah perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) tak kunjung usai.…
Read More
topmetro.news, Jakarta – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan, bahwa masyarakat yang sebelumnya telah menjadi nasabah di bank, akan tetap menerima rekening BRI dan BSI. “Tetep dapet juga,” kata Airlangga saat ditanya wartawan, dikutip dari detik, Sabtu (12/8/2026). Sebekumnya, rencana pemerintah memberi rekening perbankan ke masyarakat diungkap pertama kali oleh Airlangga usai rapat terbatas bersama Prabowo. Pemerintah, kata dia, telah…
Read More
topmetro.news, Jakarta – Sejumlah pengamat merespon wacana pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang ditaksir menghabiskan Rp11 triliun dana APBN. Menurut mereka hal tersebut belum mendesak. Menurut mereka, ada hal lain yang lebih prioritas, yakni perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), apabila tujuannya ingin penyaluran bantuan sosial lebih efisien dan tepat sasaran. Di sisi lain, alasan memperluas inklusi keuangan…
Read More