topmetro.news – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer, pada Rabu (4/12/2024) pagi, setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara dengan hasil meminta untuk mengakhiri kondisi darurat militer.
Kabinet Yoon menyetujui usulan untuk menghentikan penerapan darurat militer tersebut pada 4:30 pagi (2.30 WIB), sekitar enam jam setelah kepala negara Korsel itu membuat pernyataan darurat yang mengejutkan dengan menuduh oposisi negara tersebut melumpuhkan pemerintah melalui aktivitas anti-negara.
Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri dan bahkan di luar negeri.
“Pukul 11 malam tadi, saya mendeklarasikan darurat hukum militer dengan tekad bulat saya untuk menyelamatkan bangsa menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” kata Yoon.
“Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan urusan darurat militer,” tambahnya.
Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan memalukan yang disebutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan darurat militer telah kembali ke pangkalan, sebagai sebuah langkah untuk mengembalikan keadaan normal.
Adapun setelah pencabutan darurat militer, anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon dengan beberapa di antaranya bahkan mengancam akan mengajukan mosi untuk memakzulkan presiden.
Hwang Un-ha, pemimpin fraksi Partai Pembangunan Kembali Korea (partai oposisi terbesar kedua), menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam pengerahan personel militer setelah pengumuman darurat militer yang jarang terjadi tersebut.
Deklarasi darurat militer tersebut mengguncang seluruh negeri dan bahkan di luar negeri.
Pejabat AS menyatakan kekhawatiran mendalam dan menekankan harapan Washington agar setiap perselisihan politik di Korea Selatan diselesaikan secara damai.
“Kami mengamati perkembangan terbaru di Republik Korea dengan kekhawatiran mendalam,” kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell dalam sebuah acara publik.
Campbell mencatat bahwa aliansi Korea Selatan-AS tetap kuat, namun menyerukan penyelesaian secara damai.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa perselisihan politik apapun akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum, kami akan memberikan pernyataan lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi,” katanya.
Para Pejabat Senior Kepresidenan Korsel Ramai-ramai Mundu
Para pejabat senior Kepresidenan Korea Selatan mengundurkan diri secara massal pada Rabu (4/12) pagi waktu setempat.
Keputusan itu diambil setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol umumkan darurat militer dan kemudian mencabut status tersebut.
“Kepala staf dan sekretaris senior secara kolektif telah mengajukan pengunduran diri mereka,” bunyi keterangan resmi kantor presiden Korsel dilansir The Korea Herald.
Para pejabat senior itu dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Yoon usai dirinya menyatakan darurat militer dan mencabut status tersebut pada Rabu ini.
Pengajuan pengunduran diri dari para pejabat senior presiden tersebut juga sudah disetujui dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Kepala Staf Chung Jin-suk pagi ini.
Sebelumnya, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat.
Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Yoon mengatakan tindakan ini diperlukan untuk melindungi Korsel dari “kekuatan komunis”.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen antinegara, saya dengan ini menyatakan darurat militer,” ujar Yoon dikutip AFP.
Darurat militer Korsel ini dilakukan untuk pertama kalinya sejak 1987 di tengah meningkatnya ketegangan politik dengan Korea Utara selama beberapa waktu terakhir.
Namun, Yoon dilaporkan sudah resmi mencabut status darurat militer di Korsel pada hari ini, Rabu (4/12) usai diberlakukan kurang dari 12 jam.
Pencabutan status darurat militer itu dilakukan setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan darurat militer.
Reporter | Yofe/berbagai sumber
