topmetro.news, Medan– Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menilai perlunya evaluasi kinerja para Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, termasuk Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sumut, Chandra Dalimunthe SSTP MSP.
Evaluasi tersebut dinilai mendesak untuk kepentingan percepatan pencapaian visi misi Gubernur Sumut: Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Zeira Salim Ritonga menjawab wartawan, Kamis (17/7/2025), menanggapi munculnya sorotan publik terhadap kinerja Kepala Biro PBJ Setdaprov Sumut Chandra Dalimunthe.
Dikatakan Zeira Salim Ritonga, seluruh Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, baik asisten, kepala dinas, kepala badan maupun kepala biro, harus menunjukkan kerja keras dan kinerja yang nyata.
“Perlu memang dibuat semacam sorotan atau perhatian kepada seluruh eselon II di Pemprov Sumut yang saat ini diberikan tanggung jawab untuk memimpin berbagai jabatan untuk mendukung program-program gubernur khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat, barang maupun jasa,” ujar Zeira.
Terkhusus terhadap kinerja Kabiro PBJ Setdaprov Sumut Chandra Dalimunthe, Zeira mengatakan jika sudah dipilih oleh gubernur, seharusnya bisa meningkatkan kinerja yang baik.
“Bagi eselon II yang sudah diberikan tanggung jawab harus bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan ini juga harus dimaksimalkan agar capaian-capaian dan program Pemprov bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sudah menjabat berleha-leha,” ucapnya.
Zeira Salim menyebut, dengan slogan Pemprov siap berkolaborasi akan lebih sulit dilakukan jika tidak dibarengi dengan kinerja yang baik. “Secara otomatis dengan kondisi seperti ini akan menyulitkan tujuan Pemprov Sumut dengan slogan kolaborasi tentunya akan susah tercapai,”ucapnya.
Oleh karena itu, politikus PKB Sumut ini mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pejabat eselon II yang benar-benar tidak menjalan kinerjanya dengan baik, khususnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
“Kami siap dukung Pemprovsu untuk mengevaluasi mana-mana pejabat eselon II yang ikut mengikuti program dan tidak bekerja secara maksimal,” ujar Zeira.
Sebelumnya, LSM Kalibrasi dan HAM, dan Forum Jasa Konstruksi (Forjasi) Sumut menyoroti Kinerja Kabiro PBJ Setdaprov Sumut Chandra Dalimunthe, yang diboyong Gubernur Sumut Bobby Nasution dari Pemko Medan.
Pasalnya Chandra Dalimunthe sejak dilantik pada Jumat (9/5/2025) sebagai Kepala Biro PBJ Sumut, masih juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam hal pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut.
Bahkan Chandra Dalimunthe yang sebelumnya Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Medan itu, dinilai cenderung tidak melakukan hal-hal substansial untuk perbaikan sektor perbaikan pengadaan barang dan jasa di Sumut.
“Sayang sekali uang negara sia-sia untuk menggaji aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini harusnya menjadi perhatian pak Bobby, Gubernur kita di Sumatera Utara,” ujar Antony,” kata Antony Sinaga, kepada wartawan di Medan, Selasa (15/7/2025).
Sehingga tak heran, lanjut Antony, terjadi kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Mandiling Natal (Madina), Jumat (26/7/2025).
Hasil OTT menetapkan antara lain yang menjadi tersangka adalah Kadis PUPR Sumut (nonaktif) Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD PUPR Gunungtua Dinas PUPR Sumut.
Antony mengatakan kasus suap yang disangkakan terhadap Topan, Rasuli dan pihak kontraktor, adalah berkaitan dengan tender yang akan digelar lewat e-katalog.
“Memang belum sempat ditenderkan lewat e-katalog, tapi yang pasti pengaturan terhadap itu sudah dirancang, sudah mulai dikendalikan,” jelasnya.
Artinya jika tidak dihentikan KPK lewat OTT tersebut, sudah pasti e-katalog yang dibawah pengendalian Kabiro PBJ itu, berjalan dengan skenario buruk.
“Tak mungkin saudara Kepala Biro PBJ tak tau skenario itu, dan apalagi jika tau namun tak dikendalikan, lebih parah lagi,” jelas Antony.
Selain itu, masalah yang menonjol lainnya adalah rapor merah dari KPK. Antony mengatakan berdasarkan catatan lembaga anti rasuah itu, sektor PBJ Provinsi Sumut masuk dalam kategori merah.
Sebagaimana yang pernyataan Jubir KPK Budi Prasetyo yang dimuat di media massa, sektor PBJ Provinsi Sumut rawan praktik korupsi.
Menurut Antony, Gubernur Bobby Nasution harus mengevaluasi kinerja Kabiro PBJ Sumut Chandra Dalimunthe. “Jangan dibiarkan Sumut ini porak-poranda. Seharusnya sektor pengadaan barang dan jasa Sumut menjadi benteng pemerintahan Bobby,” ujarnya.
Karena itu Antony Sinaga menekankan agar Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan deteksi dini dengan melakukan penyadapan pada saat melakukan tender dengan pihak ketiga penyedia barang dan jasa. Tujuannya agar pada saat pelaksanaan tender transparan tidak berdasarkan orderan dari pimpinan KPK.
“Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kepala Biro Pengadaan Barang Dan jasa diendors oleh Gubernur Bobby dan migrasi dari Pemko Medan yang harus kita waspadai bersama guna memutus mata rantai penyebaran virus korupsi di Pemprov Sumut,” tegasnya.
Secara terpisah, Koordinator Divisi Data dan Investigasi Forjasi Sumut, Ricky, juga menyoroti permasalahan sektor PBJ Sumut. Menurutnya sektor ini harus diselamatkan.
Ricky menegaskan lemahnya kinerja dan komitmen Kabiro Chandra Dalimunthe untuk membangun sektor PBJ Sumut, sangat tidak sejalan dengan visi misi Gubernur Sumut kolaborasi Sumut berkah yang unggul, maju dan berdaya saing
“Kami melihat dari sisi itu, tidak ada gregetnya kepala biro ini. Kasihan Sumut ini akan terus begini, menjadi sasaran praktik korupsi dan kemudian terpublikasi luas karena masalah korupsi. Pak Bobby harus evaluasi kepala biro,” tegas Ricky.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Sumut Chandra Dalimunthe yang dikonfirmasi wartawan pada Selasa (15/7/2025), tidak merespon. Konfirmasi kembali dilakukan Rabu (16/7/2025), juga tidak direspon.
Penulis | Erris
