topmetro.news, Medan – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menerapkan kebijakan kerja Work From Home (WFH) pada Jumat pekan ini bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi, khususnya dalam penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan tersebut mengatur skema kerja 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO). Menurut Bobby, langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi operasional sekaligus menekan penggunaan BBM di lingkungan pemerintahan.
“Kita akan mulai WFH Jumat pekan ini, Skema yang kita terapkan saat ini adalah 50 persen WFH dan 50 persen WFO. Ini bagian dari upaya efisiensi, terutama dalam penghematan BBM,” ujar Bobby saat ditemui di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Senin (6/4/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara menyeluruh. Sejumlah sektor pelayanan publik yang bersifat vital tetap diwajibkan bekerja penuh di kantor demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Untuk pelayanan publik seperti rumah sakit dan layanan di daerah, itu tidak kita berlakukan WFH. Mereka tetap harus berjalan normal karena menyangkut kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Bobby juga mengakui adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kebijakan ini oleh ASN, khususnya pada hari Jumat yang menjadi salah satu hari penerapan WFH. Ia menilai, ada kemungkinan ASN memanfaatkan momen tersebut untuk memperpanjang libur akhir pekan.
“Kita juga mempertimbangkan potensi ASN yang memanfaatkan WFH di hari Jumat untuk memperpanjang libur. Kalau itu terjadi, justru bisa meningkatkan konsumsi BBM karena bepergian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemprov Sumut akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita akan pantau terus implementasinya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai, tentu akan kita evaluasi agar tujuan efisiensi ini benar-benar tercapai,” tegas Bobby.
Lebih lanjut, kebijakan penghematan BBM ini juga diharapkan berdampak pada pengaturan perjalanan dinas ASN agar lebih selektif dan efisien.
Selain itu, Bobby menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan inovasi layanan administratif, salah satunya dengan menghadirkan layanan “notaris satu hari” bagi ASN di Sumatera Utara guna mempercepat proses administrasi.
“Ke depan kita juga sedang mempertimbangkan layanan notaris satu hari untuk ASN, supaya urusan administrasi bisa lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.
Kebijakan kerja hibrida ini mulai diterapkan pada Jumat pekan ini dan akan terus dievaluasi seiring pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya menekan penggunaan BBM, tetapi juga mendorong kinerja ASN yang lebih efektif dan adaptif di tengah dinamika kebutuhan pelayanan publik.
Penulis I Erris
