topmetro.news, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal ini dinilai strategis mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta sumber daya yang dimiliki pemerintah.
Demikian ditegaskan Gubsu Bobby Nasution melalui Kepala Bagian Biro Pemeintahan H Ahmad Yamin dalam temu pers yang dilangsungkan di Gedung Derlkranasda Kantor Gubsu, Rabu (12/11/2026).
Dalam keterangannya Yamin menyampaikan bahwa pembangunan Sumatera Utara tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, pihak ketiga, maupun unsur lainnya yang memiliki potensi untuk berkontribusi.
Artinya, peran koordinasi dan fasilitasi menjadi sangat penting dalam menghimpun serta mengoptimalkan seluruh potensi tersebut. Melalui kerja sama antardaerah dan kolaborasi lintas sektor, berbagai program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,.ujar Yamin.
Masih menurutnya, selain itu, kerja sama juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Pemerintah perlu menggali berbagai peluang serta potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Sumatera Utara.
Terkait aspek teknis penganggaran dan kondisi fiskal daerah, disampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Meski demikian, dalam pelaksanaan koordinasi dan perumusan kerja sama, diperlukan keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan daerah, alokasi anggaran, serta potensi pendanaan dari berbagai skema kerja sama.
Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam tim perumusan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kapasitas fiskal daerah, besaran anggaran yang tersedia, serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan.
Penyampaian informasi tersebut dinilai penting agar proses perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keterbatasan yang ada tidak menjadi penghambat dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Utara yang lebih maju dan berkelanjutan,tandasya.
Penulis Erris
