Magang Dua Tahun sebagai Wapres, Komaruddin Hidayat Soroti Keadilan dan Dinasti Politik

topmetro.news, Jakarta – Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat melontarkan kritik tajam melalui tulisan opini berjudul “Magang Dua Tahun sebagai Wapres” yang dirilis pada 15 November 2026. Dalam tulisannya, ia menyoroti persoalan keadilan, etika politik, serta kedaulatan rakyat di tengah dinamika kekuasaan di Indonesia.

Komaruddin menilai, di luar berbagai polemik hukum dan etika politik, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan kesempatan besar untuk belajar dan memperoleh pengalaman sebagai pejabat tinggi negara. Namun, menurutnya, terdapat persoalan keadilan ketika fasilitas dan berbagai hak pejabat negara dibandingkan dengan pengabdian masyarakat yang berlangsung puluhan tahun.

Ia juga mempertanyakan besarnya fasilitas yang diterima seorang pejabat negara, mulai dari gaji, rumah dinas hingga pengawalan. Komaruddin bahkan menyinggung kemungkinan hak pensiun dan fasilitas pengamanan setelah masa jabatan berakhir yang menurutnya perlu dilihat dari perspektif keadilan sosial.

Dalam kritiknya, Komaruddin menggunakan perumpamaan yang tajam dengan menggambarkan situasi politik tersebut sebagai sebuah mimpi politik. Ia turut menyinggung dugaan kuatnya pengaruh kekuasaan keluarga dalam perjalanan politik Gibran, yang dinilainya memunculkan pertanyaan serius tentang prinsip kesetaraan dan demokrasi.

Lebih jauh, Komaruddin mengingatkan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Secara prinsip, kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, ia menilai cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud karena kekuatan ekonomi dan politik masih banyak dikendalikan oleh negara, partai politik, pemerintah, dan oligarki.

Di akhir tulisannya, Komaruddin menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto mampu menunjukkan prestasi dan meninggalkan warisan kepemimpinan yang nyata, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Menurutnya, rakyat seharusnya menjadi pemilik sekaligus pihak yang paling diutamakan dalam pengelolaan bangsa. Sebab, kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

penulis| Erris 

Related posts

Leave a Comment