Dapil I DPRD Medan Keluhkan Penanganan Covid 19 dan Bantuan Sosial 

Dapil I DPRD Medan Keluhkan Penanganan Covid 19 dan Bantuan Sosial 

Topmetro.news – Masyarakat yang bermukim di kawasan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah masih mengeluhkan penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Jaringan Pengamanan Sosial.

Hal itu disampaikan juru bicara Dapil I DPRD Kota Medan, Edward Hutabarat saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses masa sidang I Tahun ke II TA 2021, Senin (18/1) pagi.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi wakilnya, H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah. Turut hadir, Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman. Serta sejumlah anggota DPRD Medan dan pimpinan OPD Pemko Medan.

Edward mewakili sejumlah anggota DPRD Medan dari dapil I. Yakni Dame Duma Sari Hutagalung, Robi SE, Antonius D Tumanggor, Rajudin Sagala, Riduawan Sitorus, Abdul Rahman Nasution dan Renville P Napitupulu.

Diakui Edward, melalui reses tersebut banyak masukan masyarakat untuk diperhatikan Pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan. Baik secara infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Dinas PU Lakukan Pengaspalan

“Untuk persoalan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum agar dilakukan pengaspalan atau pengecoran di 19 titik jalan. Selain itu, pembangunan dan peremajaan drainase di 15 titik, pembuatan dinding penahan sungai. Karena longsor di Jalan Speksi Helvetia, pengorekan dan perbaikan sungai di kawasan Jalan T Amir Hamzah. Dan pelebaran sungai di jalan Tol Asrama,” papar Edward.

Edward Hutabarat menambahkan, untuk Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar melakukan perbaikan dan pergantian lampu di 15 titik. Serta penertiban sampah, penyediaan gerobak sampah, tempat sampah dan tempat pembuangan sementara. Lalu penertiban bangunan kosong, taman Danau Singkarak segera difungsikan, pergantian tiang listrik serta pemotongan dan perapian pohon.

Dari segi kesehatan, masyarakat dapil I juga berharap agar Dinas Kesehatan Kota Medan agar mengevaluasi kinerja rumah sakit di kota Medan yang disinyalir informasi masyarakat pasien dinyatakan positif saat meninggal, sementara hasil swabnya negatif.

Selain itu Dinkes Medan melakukan penyemprotan disinfektan serta sosialisasi tentang vaksin Covid-19. BPJS kesehatan, Jamkesmas serta KIS di Puskesmas agar ditangani, gizi buruk dan lainnya.

Mengenai pendidikan, lanjut Edward Hutabarat, masyarakat meminta bantuan kuota paket internet untuk belajar, kejelasan Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya pendidikan gratis.

Masyarakat juga meminta Dinas Sosial Medan untuk mendata ulang masyarakat penerima bantuan KIS, PKH, pembuatan surat keterangan tidak mampu, bantuan sosial bagi disabilitas, dan penyaluran bantuan lebih transparan.

“Kami berharap laporan reses ini menjadi masukan Pemko Medan dalam menjalankan kinerjanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Reporter : Thamrin Samosir

Related posts

Leave a Comment