topmetro.news – Sebagai upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggandeng Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Roadmap (Peta Jalan) TP2DD di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (16/2/2022).
Dalam arahan dan bimbinganya di sela-sela Rakor, Bupati Sergai H Darma Wijaya didampingi Wabup H Adlin Umar Yusri Tambunan mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Khususnya jajaran BI Perwakilan Sumut, Bank Sumut Cabang Sei Rampah, dan Kantor Pusat Medan, yang memfasilitasi berlangsungnya kegiatan.
“Saya melihat kegiatan ini sangat penting, karena berkaitan dengan digitalisasi transaksi nontunai di Sergai. Sudah semestinya perkembangan zaman kita ikuti. Karena setiap saat selalu ada perubahan. Sistemnya juga selalu berubah,” kata Bupati di hadapan perwakilan BI Sumut, perwakilan Bank Sumut Sei Rampah dan pusat, OPD terkait yang tergabung dalam TP2DD, pengelola pajak dan retribusi serta undangan lainnya.
Ia mencontohkan, seperti kegiatan UMKM di Desa Bengkel yang terkenal dengan berbagai kuliner khususnya dodol. Dengan situasi pandemi dan adanya pembangunan jalan tol, maka tentu harus dengan bijak menyikapinya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana promosi dan penjualan secara online.
Begitupun dengan sistem penggajian bagi ASN yang saat ini semua sudah beralih ke sistem nontunai. Tentu semua ini sangat bermanfaat dan berdampak pada meningkatnya PAD. “Kemudian dengan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kebocoran pajak dan retribusi dapat dihindari,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Sergai melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs Nasrul Azis Siregar saat membuka rakor menyampaikan bahwa roadmap atau Peta Jalan TP2DD harus segera selesai. “Sehingga dapat kita sajikan dengan baik kepada pimpinan,” katanya.
Keharusan Nontunai
Kemudian, sebutnya lagi, pelayanan transaksi nontunai menjadi keharusan. Dan diharapkan bisa diwujudkan dengan digitalisasi. “Tim harus solid dan sepakat, sehingga roadmap bisa tersusun dengan menyesuaikan roadmap jenjang teratasnya,” tandasnya.
Azka Subhan Aminorido, Deputi BI Perwakilan Sumut mengapresiasi Pemkab Sergai yang telah menerapkan digitalisasi ETPD hingga mencapai 80 persen. Ia menyebut bahwa hal ini penting karena digitalisasi elektronifikasi ini suatu keniscayaan.
“Transaksi nontunai ini sangat tinggi. Indonesia akan maju jika transaksi berlaku nontunai dengan tujuan meningkatkannya PAD. Semoga kolaborasi ini bisa membuahkan hasil untuk digitalisasi nontunai di ‘Tanah Bertuah Negeri Beradat’,” tutupnya.
Sekretaris TP2DD melalui M Ali Lubis yang juga Sekretaris BPKA melaporkan, tujuan kegiatan adalah untuk menyelaraskan program kerja di tahun 2022 dalam mendukung pelaksanaan ETPD. Selain itu juga untuk mengoptimalkan fungsi TP2DD sebagai wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder yang terlibat dalam ETPD.
“Dengan rakor ini diharapkan bisa diperoleh antara lain mapping ETPD dengan sistem keuangan menggunakan kanal-kanal pembayaran nontunai, penguatan regulasi ETPD dan peningkatan kerjasama antara Pemkab Sergai dengan bank penyedia jasa layanan nontunai,” imbuhnya.
penulis | Erris JN
