topmetro.news – Banyaknya permasalahan yang muncul menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Langkat membuat menimbulkan berbagai aksi yang dilakukan oleh warga masyarakat masing-masing desa yang bermasalah.
Selain banyaknya dugaan indikasi kecurangan pada saat penyeleksian para bakal calon kades (bagi desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon-red) juga adanya indikasi unsur kesengajaan untuk memenangkan calon kades tertentu yang diduga dilakukan Panitia Desa. Sehingga banyak warga pemilih yang tidak diberikan hak pilih.
Sehingga 2 kelompok warga masyarakat desa yang berbeda bersamaan melakukan aksi dengan permasalahan yang juga berbeda.
Kelompok pertama, ratusan warga dari perwakilan ribuan warga Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat menggeruduk Kantor Bupati Langkat.
Ratusan warga ini melakukan aksi karena kecewa dengan sikap Panitia Desa. Yaitu tidak memberikan hak suara pada saat pelaksanaan Pilkades di desa mereka.
Menurut beberapa warga saat beraksi, ada seribuan lebih warga masyarakat Desa Harapan Maju yang terdapat 7 Lingkungan (Lorong) tidak diberikan hak pilih oleh Panitia Desa setempat. Yakni, Lorong Barak Seng, Lorong Barak Induk, Lorong Barak Kentongan, Lorong Barak Iter, Lorong Barak Batang Duren. Lalu Lorong Barak Sungai Minyak dan Lorong Barak Damar Hitam.
“Kita datang kemari (Kantor Bupati Langkat-red) untuk mempertanyakan mengapa kami yang notabene warga setempat tidak diberikan hak pilih.
“Jumlah kami dari 7 Lorong di Desa Harapan Maju ada mencapai 1.500 an warga yang tidak dimasukkan daftar untuk memberikan hak pilih oleh Panitia Desa. Kita gak tau apa alasannya. Sudah 3 kali pelaksanaan Pilkades Desa Harapan Maju kami tidak diberikan hak pilih, ini mau yang ke empat kali. Padahal, dalam setiap Pilkada, Pileg dan Pemilu, kami selalu diberi hak untuk memilih. Tapi kenapa dalam setiap Pilkades kami tidak diberikan hak pilih?,” ujar warga.
Beri Penjelasan
Mengetahui adanya ratusan warga yang melakukan aksi terkait pelaksanaan Pilkades, Plt.Bupati Langkat kemudian meminta 10 orang perwakilan warga. Termasuk Ketua Panitia untuk masuk menjelaskan permasalahannya.
Hingga berita ini dikirimkan ke Redaksi, ratusan warga masih menunggu hasil dari pertemuan perwakilan dengan Plt. Bupati Langkat.
Sementara, puluhan kelompok warga desa lainnya yang berasal dari perwakilan Kecamatan Sei Bingai, Kecamatan Besitang (Halban) dan Kecamatan Selesai, mendatangi Gedung DPRD Langkat terkait hasil tindaklanjut pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Terkait adanya indikasi kecurangan pada saat pelaksanaan Tes Ujian Tertulis dan Tes Wawancara yang dilakukan Panitia Pilkades Kabupaten dengan pihak Tim Penguji dari USU. Khususnya bagi desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon kades.
Para warga dan para bakal calon kades yang merasa dikalahkan ini. Menilai bahwa pihak Tim Penguji dari USU sudah ‘main mata’ dengan pihak Tim Penguji dari USU. Dengan modus untuk menyingkirkan para bakal calon kades yang dianggap bisa menyingkirkan bakal calon kades incumbent.
“Bayangkan, dengan metode materi ujian yang sama para bakal calon kades yang memiliki latar belakang pendidikan akademisi (S1, S2 dan S3) dinyatakan tidak lulus oleh Tim Penguji. Sementara bakal calon kades incumbent yang hanya latarbelakang pendidikannya hanya menggunakan ijazah Paket A dan Paket C diluluskan dengan nilai tinggi. Mayoritas bakal calon kades incumbent nilainya rangking satu mengalahkan calon yang asli sarjana,” ujar beberapa perwakilan warga, Senin (23/5/2022).
Hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, perwakilan warga masih melakukan aksinya dan belum diterima oleh unsur pimpinan DPRD Langkat.
Aksi kedua kelompok warga masyarakat desa di depan Kantor Bupati Langkat dan Gedung DPRD Langkat berjalan aman dan kondusif. Dengan pengawalan pihak Kepolisian dari Polres Langkat.
reporter | Rudy Hartono
