Catat! Peserta Pemilu 2024 Dilarang Terima Sumbangan Dana Kampanye

Peserta Pemilu 2024
Advertisement

TOPMETRO.NEWS – Peserta Pemilu 2024 dilarang keras menerima sumbangan dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang para peserta pemilu 2024 sebagai sumbangan dana kampanye, baik dari pihak asing maupun BUMN.

Nah, kalau ada pemberian maka harus diserahkan ke negara.

Idham Holik, Ketua Divisi Teknis KPU RI menyebut, aturan itu tertuang dalam Pasal 339 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilarang menggunakan dana itu dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye Pemilu berakhir,” jelas Idham, Minggu, (29/1/2023).

Sumbangan Dana Ilegal

KPU juga mengimbau masyarakat tidak memberi sumbangan dana ilegal kepada peserta pemilu.

Sebagaimana ayat 4 Pasal 339 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal itu berbunyi: “Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye”.

Adapun sumbangan dana kampanye pemilu yang tidak boleh diterima berdasarkan ayat 1 Pasal 339 UU Nomor 7 Tahun 2017, di antaranya dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan

Serta hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana

“Kemudian pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa.”

BACA PULA | Demo Wartawan Soal Iklan Kampanye, KPU Sumut Dilaporkan

Seperti diberitakan Topmetro.News sebelumnya usai demo dan protes terhadap dana iklan kampanye, sejumlah insan pers dan pengusaha media, Senin (1/4/2019) silam, melaporkan kasus itu.

Mereka mendatangi Sekretariat Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Bilal Ujung No.105, Pulo Brayan Darat I, Medan, guna melaporkan sikap kesan kurang transparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menyalurkan anggaran Rp 3,5 miliar untuk iklan kampanye Pemilu 2019.

asl1

Related posts

Leave a Comment