TOPMETRO.NEWS – Dukungan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangka Raya (Kalimantan Tengah) terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Pihaknya setuju rencana itu.
Muhaimin (foto) mengatakan pemindahan itu merupakan salah satu rencana Presiden Soekarno yang belum terealisasi.
“Dukung karena ini perjuangan lama ya, dari zaman Bung Karno, Pak SBY. Saya dan PKB juga dukung zaman Pak SBY. Mendorong, gagal, nggak kuat lagi, kita coba lagi sekarang,” kata Muhaimin di Jakarta Selatan, Sabtu (8/7).
Dia menceritakan, di masa kepemimpinan Bung Karno, Palangka Raya diperjuangkan sebagai ibu kota karena kontur daerahnya yang datar dan antigempa bumi. Kondisi geografis demikian menurut Bung Karno baik untuk proses pembangunan sebuah negara.
“Palangka Raya memang dari (masa kepemimpinan) Bung Karno memang diperjuangkan, karena posisinya tengah dan tanahnya yang datar, antigempa, tahan gempa. Nah posisi ini bagus,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Sambil bercanda, Muhaimin menuturkan wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangka Raya tepat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang membumi, memungkinkan rakyat mendukungnya menjalankan pemerintahan dari Palangka Raya meski kondisi infrastrukturnya berbeda jauh dengan di DKI Jakarta.
“Dan kalau Pak Jokowi memulai, bagus. Karena Pak SBY gagal memindahkan. Pak Jokowi bisa jadi pas karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, mungkin kantor presidennya bisa pinjem rumah (warga), punya siapa dulu,” ucap Cak Imin sambil tertawa.
Muhaimin menilai pemindahan Ibu Kota akan memakan anggaran yang banyak dan sulit terealisasi.
Namun dia percaya, jika Ibu Kota dipindah dalam kondisi Palangka Raya yang tak semaju Jakarta, tak akan mengendorkan kinerja Presiden Joko Widodo. Dia kembali berkelakar, jika Jokowi bisa meniru eks Presiden Libya, Muammar Khadafi.
“Kalau dari segi anggaran memang tidak realitis, tapi Pak Jokowi ini kan komandan yang empiris. Nggak ada kantor pun bisa dijadikan kantor. Kalau perlu dibikin kantor tenda kaya Khadafi,” tandas Muhaimin.
Muhaimin berpendapat jika pemindahan Ibu Kota pasti membebani anggaran. Dia menuturkan alokasi dana untuk memindahkan Ibu Kota tak boleh mengganggu program prioritas pemerintah. Oleh sebab itu, Muhaimin mengatakan sah-sah saja jika sumber dana didapat dari kerja sama dengan pihak swasta.
“Pasti (membebankan). Makanya realistis APBN harus tidak mengganggu prioritas. Kalau melibatkan swasta nggak masalah yang penting cuma bisnis aja. Sama saja kerjasama antarnegara dengan kerjasama dengan swasta.” (tmn)
