TOPMETRO.NEWS – Presiden RI Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan kepada Gubsu Ir H T Erry Nuradi, M.Si pada puncak Hari Koperasi Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/07).
Penghargaan diberikan presiden atas jasa-jasa Gubsu terhadap pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Sekadar diketahui, Erry satu-satunya Gubernur yang menerima Satya Lencana Pembangunan. Bersama Erry turut menerima penghargaan Wakil Gubsu Jawa Barat Deddy Mizwar dan tujuh bupati/walikota.
Di hadapan ribuan penggiat koperasi dan masyarakat Joko Widodo menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana di dada Erry Nuradi. Presiden kemudian terseyum dan menyalami Gubsu Erry.
Dalam lampiran penghargaan yang diserahkan Presiden tertulis Gubsu dinilai berhasil membangun perekonomian masyarakat diantaranya melalui kebijakan peningkatan alokasi anggaran, pembentukan lembaga koperasi dan UKM dengan tipe A, pemberian asuransi kepada 6.206 orang anggota koperasi, pembentukan lembaga koperasi dan UKM dengan tipe A, fasilitasi dana bergulir yang dinikmati 565 koperasi dan UKM di tahun 2014 dan 2015.
Selain itu juga menjalin kerjasama dengan Bank Sumut dalam pemberian kredit pada anggota koperasi dan UKM dengan bunga terrendah se Indonesia sebesar 6,9 persen dan program Pemprovsu menciptakan wirausaha baru 60 ribu unit sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
Usai menerima penghargaan Gubsu Erry Nuradi mengatakan rasa syukur atas penghargaan yang diterima dari pemerintah.
“Ini menjadi penyemangat sekaligus cambuk bagi kami untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara,” kata Erry merendah.
Dia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah bersama berjuang dengan Pemerintah Provinsi untuk menjadikan Sumut lebih paten.
Kemudian Erry menjelaskan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan meningkatnya terus secara signifikan alokasi anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM.
Tercatat pada tahun 2013 APBD Dinas Koperasi dan UKM hanya Rp 5 miliar meningkat menjadi Rp15 miliar pada tahun 2014, selanjutnya naik menjadi Rp30 miliar tahun 2015 dan menjadi Rp50 miliar pada tahun 2017.(TM-11)
