topmetro.news – Sesaat setelah dilansir media, Rabu (31/5/2023), Inspektur Inspektorat Daerah Pemkab Madina Rahmad Daulay ST langsung bereaksi.
“Beritakan lagi. Dunia ini melelahkan. Apa saya tak boleh lelah dan capek? Beritakan lagi. Terserah. Capek batinku,” ujar Rahmad melalui percakapan WhatsApp.
Ditanya, kenapa harus diberitakan lagi? Pejabat Madina ini mengungkapkan, dunia ini melelahkan. “Terserah. Beritakan saja tiap hari. Jumpa kita di Dewan Pers,” ujarnya. Wartawan pun mengatakan, “Silakan.”
Persoalannya berawal saat wartawan mau konfirmasi setelah mendapat informasi, bahwa Inspektorat Daerah Pemkab Madina memanggil ASN terkait aksi Singkuang 1.
Wartawan ingin konfirmasi kebenaran informasi itu. Serta tujuannya untuk apa pemanggilan ASN terkait aksi Singkuang 1. Sekaligus juga ingin tahu apakah Inspektorat tupoksinya memeriksa ASN terkait aksi Singkuang 1.
Namun, jawaban yang wartawan terima justeru terkesan aneh. “Kalau tujuan surat bukan untuk saudara, saudara tak perlu keberatan. Nanti saya coba koordinasi dengan Pimred saudara,” ujar Inspektur Inspektorat Daerah Madina Rahmad Daulay ST.
Seperti Ancaman
Pengamat hukum dan praktisi hukum, pengacara senior di Jakarta asal Panyabungan M Amin Nasution SH MH melihatnya seperti ancaman.
“Dari dialog chating itu nampak ada keengganan dari pejabat yang berdangkutan untuk diberitakan atau memberikan konfirmasi. Bahkan muncul semacam ancaman, karena sudah menyebut-nyebut Dewan Pers. Padahal sebagai pejabat mestinya melayani konfirmasi atau wawancara,” ujar Amin.
Tapi bagi masyarakat umum, lanjut advokad ini, sudah sangat paham apabila ada pejabat yang alergi dengan konfirmasi pers, biasanya ada yang tidak beres itu. Karena di sisi lain apabila ada pejabat yang mengundang wartawan, biasanya hal itu tidak lepas dari cara-cara untuk mempublikasikan prestasinya,” ujar M Amin Nasution.
reporter | TIM
