TOPMETRO.NEWS – Tak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Untuk itu pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN.
Tak ada PHK terhadap ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia.
Harapannya tak ada PHK, sesuai UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.
baca juga | Kok Bukan Ganjar, Politisi PDIP Effendi Simbolon Malah Harap Indonesia Dipimpin Prabowo
Seperti dilansir TOPMETRO.NEWS pada Sabtu 8 Juli 2023.
Awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal.
“Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Jumat 7 Juli 2023.
baca juga | Tumbuhkan Semangat Kemerdekaan dan Jiwa Nasionalis, Bobby Nasution Bagikan Bendera Merah Putih
Alex mengatakan, pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tak ada PHK, tak boleh ada pemberhentian.
“Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Alex, beragam opsi dirumuskan. “Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” jelas Alex.
baca juga | Orang Terkaya Indonesia Terbaru, Inilah 10 Daftarnya!
Dia menambahkan, pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. “Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan,” ujarnya.
Lalu pedoman ketiga, memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.
“Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan anggaran pemerintah,” ujarnya.
baca juga | Panji Gumilang Punya 289 Rekening Bank, Sayangnya Begini Reaksi Bareskrim Polri
Alex menegaskan harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang ada.
“Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, ujar Alex.
