TOPMETRO.NEWS – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamonganprajaan (IKAPTK) Reydonnyzar Moenek mengatakan ada sekitar 58 persen Camat tidak memiliki latarbelakang ilmu pemerintahan.
Makanya, Mendagri (Menteri Dalam Negeri) mengagas membentuk profesi kepamongprajaan bagi aparat pemerintah yang tidak memiliki ilmu pemerintahan. Mereka akan didik selama 9 bulan di IPDN.
“Kami berharap, peran Alumni IPDN, khususnya pengurus DPP IKAPTK Sumut yang baru dilantik dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai abdi masyarakat dan abdi negara di Sumut,” kata Reydonnyzar Moenek usai melantik kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) IKAPTK Sumut 2017-2020, kemarin di Aula Martabe, Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
Dikatakannya, saat ini tugas pejabat negara adalah memberikan pelayanan kepada rakyat, bukan lagi dilayani masyarakat. “IPDN tidak ada lagi yang namanya kekerasan dan demikian juga dalam penerimaan calon praja baru sudah transparan. Setiap penerimaan calon praja baru, kami selalu diawasi KPK. Namun dengan dasar itu juga KPK memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kami. Jika ada praja yang melanggar aturan kami juga memberi peringatan dan bahkan sampai pemecatan. Ini dilakukan agar IPDN dapat mencetak alumni-alumni yang handal dan dapat melayani masyarakat dengan baik,” katanya.
Gubsu HT Erry Nuradi, selain menyampaikan selamat kepada pengurus baru DPP IKAPTK Sumut juga menekankan peran alumni IPDN atau yang tergabung dalam DPP IKAPTK Sumut sangat penting dalam pemerintah. Karena keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Sumut tidak terlepas dari peran serta para anggota organisasi IKAPTK.
“Sebagai organisasi IKAPTK dan memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jabatan dan tugas tertentu, bahkan ada terpilih menjadi kepala daerah. Ini tentu sangat banyak mrmbantu kemajuan bangsa ini. Memahami latarbelakang ilmu yang dimiliki oleh para alumni IPDN, khususnya yang tergabung di IKAPTK, kami menaruh harapan bahwa DPP IKAPTK Sumut dapat berbuat lebih banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kompleks sekarang ini di Sumut,” katanya.
Karenanya, kata Gubsu, DPP IKAPTK Sumut harus memiliki konsep integritas kebangsaan, dan harus megambil peran dalam hal percepatan terwujudnya pembangunan di daerah. “Kami sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, jika dibandingkan ilmu pemerintahannya dengan para alumni IPDN, tentu pasti jauh lebih baik dari tamatan IPDN. Namun sebagai pamong yang baik, harus bisa memberikan penjelasan dan pengertian kepada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Jangan menjadi “yes man”, jangan menjadi ABS (Asal Bapak Senang). Ini justru membahayakan pemimpinnya dari hasil pilihan rakyat,” katanya.
Dia juga berpesan kepada para alumni IPDN, agar menjaga dan mengingatkan pimpinannya dari berbagai aturan yang ada, sesuai ilmu pemerintahan yang dia dapatkan di IPDN.
“Jangan menjadi “yes men” saja. Sampaikan apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Jika itu tidak saudara-saudara lakukan, maka anda-anda ikut menjerumuskan pimpinan saudara. Tapi saat ini di Pemprovsu, itu menjadi pegangan kami, termasuk saya saat menjadi orang baru di pemerintahan sejak 10 tahun lalu di Sergai,” katanya.
Untuk itu, dia berharap kepada para pamong, baik yang baru tamat maupun yang senior harus bisa memberikan sesuatu yang berdasarkan aturan. Apalagi aturan selalu berubah-ubah dan banyak peraturan baru tentang pemerintahan yang sangat signifian saat ini berubah, khususnya di bidang pendidikan dan lainnya. “Kami sangat berterimakasih kepada peran IKAPTK Sumut selama ini, dengan peran DPP IKAPTK Sumut selama ini, pemerintahan di Sumut dapat berjalan baik dan sesuai dengan relnya, dan tentunya juga diharapkan dengan peran IKAPTK Sumut, Pemprovsu akan menjadi pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang,” katanya mengakhiri.(TM/11).
