topmetro.news – Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting meyampiakan rasa kecewa terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya tidak masalah jika ikut dalam proses kampanye Pemilu 2024.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai bahwa penyataan Presiden Jokowi itu terkesan sangat lucu dan aneh. Menurutnya, seharusnya Jokowi sebagai kepala negara harus netral dalam proses Pemilu 2024.
“Menurut saya itu sangat lucu dan aneh. Kenapa wasit bisa jadi pemain. Kan Beliau wasit, kok bisa jadi pemaian,” kata Baskami usai menghadiri kegiatan ‘Kita Kawal Pemilu 2024’ di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (26/1/2024).
Baskami mengatakan, peristiwa politik yang yang terjadi belakangan ini menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Apalagi sikap Presiden Jokowi menunjukan berpihak pada salah satu Paslon Capres-Cawapres.
“Kalian bisa lihat sendiri, terpampang kok. Itu gak mesti saya jawab lagi. Semua masyarakat bisa menilai,” ungkapnya.
Dengan demikian, Baskami meminta masyarakat agar cerdas dalam menuntukan hak pilihknya pada 14 Februari 2024. “Dan sekarang masyarakat bisa memilih mana yang terbaik untuk membangun bangsa ini ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengucapkan pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
“Presiden tuh boleh lho kampanye. Presiden boleh memihak. Boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Ia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.
penulis | Erris JN
