topmetro.news – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan memberikan sejumlah perhatian terhadap beberapa hal terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 diantaranya terkait SiLPA, realisasi retribusi parkir tepi jalan, pembangunan kolam retensi, belanja bansos, penurunan pendapatan BLUD, penurunan terhadap Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan, dan realisasi pikir.
Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Syaiful Ramadhan saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna di DPRD Medan, Selasa (4/6/2024).
“Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi Pemko Medan terkait dana SiLPA yang sangat jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” imbuh Syaiful.
Disampaikannya, dari laporan keuangan Anggaran Tahun 2023, dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar Rp68,680 Miliar.
Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemko Medan, langkah dan konsentrasi Pemko Medan dalam menurunkan dana SiLPA dari tahun-tahun sebelumnya. “Mohon Penjelasannya,” tanya Syaiful.
FPKS DPRD Medan juga menyoroti laporan keuangan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp155,490 Miliar (47,13%).
“Dari yang kami amati pada sektor pendapatan retribusi daerah rendah yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum realisasi anggaran 2023 sebesar Rp24,883 Miliar (48,73%). Kami mempertanyakan kendala yang dihadapi dalam penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum sehingga belum optimal padahal Pemko Medan telah menerapkan sistem E-Parking,” tanya Syaeful.
Lalu Fraksi PKS DPRD Medan juga mempertanyakan terkait pengerjaan kolam retensi USU yang sampai saat ini belum selesai, padahal ditargetkan selesai di Tahun Anggaran 2023 ini.
“Kami mempertanyakan bagaimana realisasi dan kendala terhadap hal tersebut. Mohon Penjelasannya,” tanyanya lagi.
Kemudian, Fraksi PKS DPRD Medan juga mempertanyakan terkait Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi Rp72,337 Miliar (85,92%), pihaknya melihat di lapangan masih banyak yang belum menerima bantuan tersebut.
“Mengapa realisasi belanja bantuan sosial ini belum optimal, apa yang menjadi kendala? Mohon Penjelasannya,” tukasnya.
Untuk hal kelima, Fraksi PKS DPRD Medan juga menyoal laporan keuangan penurunan pendapatan BLUD pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada tahun 2023 realisasinya Rp79,745 Miliar sedangkan pada tahun 2022 realisasinya Rp83,030 Miliar.
“Apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan BLUD ini dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan BLUD? Mohon Penjelasannya,” beber Syaiful.
Kemudian yang keenam,Fraksi PKS DPRD Medan juga menyoroti adanya penurunan terhadap Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu pada tahun 2023 realisasinya Rp15,934 Miliar sedangkan pada tahun 2022 realisasinya Rp17,667 Miliar.
“Apa yang menjadi penyebab penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan?” kata Syaiful.
Fraksi PKS DPRD Medan juga mempertanyakan terkait rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp683,514 Miliar dari anggaran Rp1,004 Triliyun.
“Apa yang menjadi kendala? kami berharap adanya perencanaan anggaran yang komprehensif untuk menghindari realisasi yang rendah. Dan apa yang menjadi proyeksi kedepannya. Mohon Penjelasannya,” tukasnya.
Kemudian, Fraksi PKS mempertanyakan langkah yang dilakukan Pemko Medan dalam mewujudkan peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan, PUD Rumah Potong Hewan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan.
“Mengingat pada tahun 2023 dan sebelumnya PUD ini ada yang memberikan pendapatan yang sangat kecil dan ada yang tidak memberikan pendapatan sama sekali,” papar Syaiful.
Lalu, Fraksi PKS melihat masih ada pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Medan yang telah diusulkan tapi belum terealisasi. “Mohon Penjelasannya,“ tutupnya.
reporter | Thamrin Samosir
