topmetro.news – Pemkab Samosir bersama KPK RI melalui Direktorat Bidang Koordinasi dan Supervisi melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi di Kabupaten Samosir, di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (30/72024).
Kegiatan dibuka Sekda Marudut Tua Sitinjak SP MSi. Dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI hadir Harun Hidayat, Surya Wiharsa, dan Fadli Herdian. Rakor diikuti para asisten, OPD teknis terkait, dan admin Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Kami mengapresiasi dan berharap dukungan ke depan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Samosir,” kata Marudut Tua.
Kegiatan ini menjadi momen yang sangat baik dan bermanfaat bagi penyelengara pemerintahan Kabupaten Samosir. Untuk itu, Sekda berharap agar OPD teknis terkait memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi banyak dengan Tim dari KPK RI.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kendala dalam pelayanan pemerintahan. Untuk itu, kami siap dikoreksi dan diajari oleh Tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK,” ujar Marudut.
Usai dibuka, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Harun Hidayat.
Harun menjelaskan, sinergi dan kolaborasi oleh semua instansi dan peran serta masyarakat menjadi salah satu kunci yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi, karena tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya tugas dari KPK, melainkan tugas dari semua elemen bangsa.
“Kehadiran Korsupgah KPK lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan, termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi agar pemerintah daerah dapat memunculkan ide-ide dan terobosan serta dapat memperbaiki data base-nya,” ujar Harun Hidayat.
Dari delapan area aksi pencegahan korupsi terintegrasi, lanjutnya, kali ini timnya akan memfokuskan supervisi terhadap bidang Aset Daerah, Pengelolaan Pendapatan Pajak, dan Pengadaan Barang Jasa. Juga evaluasi tematik terkait Tata Kelola Pemerintahan (MCP), dan Rencana Aksi Peningkatan SPI (Survei Penilaian Integritas).
Harun Hidayat juga menekankan pentingnya Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang melibatkan pemerintah daerah. MCP diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk mendiagnosa potensi korupsi dan melakukan langkah perbaikan untuk menutup sekecil apa pun celah korupsi.
sumber | RELIS
