topmetro.news – Juru Bicara Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan, Abdul Rani menyatakan, fraksinya menerima dan menyetujui Perda APBD Pemko Medan TA 2025 sebesar Rp7,4 triliun lebih.
Namun kendati menerima, Fraksi HPP memberi sejumlah catatan dan saran kepada Pemko Medan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan infrastruktur.
Pendapat tersebut disampaikan Abdul Rani dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (10/9/2024). Diketahui, adanya penurunan APBD Pemko Medan TA 2025 jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Melihat kondisi tersebut, Rani mendorong Pemko Medan agar lebih serius menggali sumber PAD dari berbagai potensi. “Intensifikasi pajak dan retribusi perlu lebih dimaksimalkan lagi. Begitu juga upaya mencegah kebocoran PAD,” sebut Abdul Rani.
Selain itu, Pemko Medan harus gencar memberikan pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Perlu sosialisasi lebih masif serta peningkatan SDM dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selanjutnya, ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur kota. Di mana beberapa proyek pembangunan seperti Islamic Center, Lapangan Merdeka, pembinaan kawasan permukiman dan pemukiman kumuh, normalisasi sungai, dan pembangunan kolam retensi.
Untuk hal di atas harus ada ada progres yang lebih terukur dan tepat waktu. Pengawasan dalam pengerjaan proyek, harus ditingkatkan. Sehingga masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan.
Begitu juga dengan tujuh program prioritas belanja daerah yakni; peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan infrastruktur, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mewujudkan kota wisata berbudaya.
Untuk tujuh program di atas, alokasi belanja daerah harus dipastikan terlaksana secara baik dengan indikator daya serap anggaran belanja yang maksimal.
reporter | Thamrin Samosir
