topmetro.news – Menjelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang, persaingan kontestasi politik sangat tinggi, khususnya di Kabupaten Langkat.
Antusias setiap kontestan pasangan calon untuk meraih simpati masyarakat dengan program-program yang disampaikan, membuat warga lebih berhati-hati. Terutama terhadap paslon yang sudah memiliki rekam jejak cara memimpin. Misalnya, yang terlihat lebih mengedepankan kepentingan ormas pendukung atau pengurus partai pendukung.
Begitu juga dengan peran tim pemenangan dan relawan masing-masing paslon, berlomba-lomba menonjolkan sosok figur yg didukungnya untuk menarik perhatian serta simpati masyarakat.
Salah satu paslon yang pernah menjabat sebagai wakil bupati sekaligus menjadi plt karena bupati yang mendampinginya terjerat korupsi oleh KPK RI melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), terlihat lebih menguasai lokasi baliho strategis.
Kendati saat ini belum diperoleh jawaban pasti dari instansi terkait masalah perijinan serta pembayaran pajak reklamenya, namun foto kedua paslon yang didukung multipartai (KIM Plus) itu, sudah menghiasi lokasi baliho aset milik Pemkab Langkat.
Namun, masyarakat Langkat dalam beberapa hari ini, dikejutkan dengan banyaknya spanduk yang bertuliskan ‘KITA TIDAK SEDANG MENCARI PEMIMPIN YANG TERBAIK,TAPI KITA MENCEGAH PEMIMPIN BURUK YANG BERKUASA’.
Spanduk yang tertera diprakarsai dari Aliansi Gemapala itu, bertebaran pada beberapa titik lokasi di Kecamatan Stabat, yakni di Jembatan Sei Wampu, Simpang Hutan Kota Kwala Bingai, Jalan Proklamasi Desa Banyumas, Wonosari, Simpang Tol Sei Karang, perbatasan Stabat – Secanggang dan Kecamatan Wampu.
Beberapa warga yang coba dikonfirmasi media ini di sekitar Jalan Proklamasi Desa Banyumas terkait keberadaan spanduk yang dibuat Aliansi Gemapala tersebut, mengaku tidak mengetahuinya.
“Wah, betul Pak. Kita gak tau siapa yang masang. Taunya ya tadi siang kok ada spanduk ini. Padahal sore sebelumnya spanduk ini masih belum ada,” ujar seorang warga Desa Banyumas yang mengaku bernama Wito kepada media ini, Minggu (29/9/2024) malam.
Penelusuran awak media ini, masih belum diketahui pasti siapa sosok di balik Aliansi Gemapala ini dan masih misterius.
Dari makna tulisan di spanduk tersebut, seolah-olah Kelompok Gemapala mengingatkan masyarakat Langkat agar jangan memilih sosok yang sudah pernah menjadi pemimpin, namun dengan predikat buruk.
Hal ini tercermin dengan mencuatnya kasus OTT KPK RI, kerangkeng manusia ilegal, dan kasus ratusan guru honorer PPPK yang terzolimi, diduga akibat adanya sistem seleksi perekrutan yang maladministrasi.
Sebagaimana diketahui, dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Langkat, terdapat dua pasangan calon bupati/wakil bupati yang berkompetisi. Yakni, Paslon Nomor Urut 1 H Syah Afandin SH-Tiorita Br Surbakti. Kemudian Nomor Urut 2 H Iskandar Sugito SPd MM-Adli Tama Hidayat Sembiring SAB MSc.
Dengan catatan, Paslon Nomor Urut 1 H Syah Afandin SH-Tiorita Br Surbakti ini, warga Langkat sudah tidak asing lagi. Sebab, Syah Afandin merupakan mantan Wakil Bupati Langkat yang berpasangan dengan Terbit Rencana Peranginangin (TRP).
Sayangnya, belum habis 1 periode, Bupati Terbit Rencana Peranginangin terciduk KPK RI dan statusnya saat ini menjadi narapidana kasus korupsi, sekaligus menjadi tersangka baru kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Otomatis, Syah Afandin menjadi Plt Bupati Langkat menggantikan posisi Terbit Rencana PA.
Namun, saat Syah Afandin menjadi Plt, menjelang berakhirnya jabatan, muncul permasalahan skandal permainan seleksi penerimaan guru honorer PPPK 2023. Kasusnya saat ini sedang ditangani Polda Sumut dan telah menetapkan lima tersangka.
Saat ini, Syah Afandin maju kembali menjadi Calon Bupati Langkat Periode 2004-2029 berpasangan dengan Tiorita Br Surbakti. Ada pun sosok calon wakilnya ini, merupakan istri mantan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang terjerat skandal korupsi.
Di lain pihak, Paslon Nomor Urut 2 H Iskandar Sugito SPd MM dan Adli Tama Hidayat SAB MSc, namanya masih bersih dan belum ternoda, serta tidak memiliki latar belakang keluarga bermasalah dengan hukum atau korupsi.
Sekarang, pilihan terbaik ada di tangan masyarakat Kabupaten Langkat itu sendiri. Apakah ini arti sebenarnya yang coba disampaikan kelompok masyarkat yang menamakan Aliansi Gemapala tersebut? Tunggu penelusuran media ini berikutnya.
reporter | TIM
