topmetro.news – Delapan tahun menggarap (menguasai) lokasi resapan air Perumda Tirtanadi di Sibolangit dan mengakibatkan debit air berkurang sehingga menimbulkan kerugian negara, akhirnya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi membuat laporan ke Polda Sumut.
Hal ini terungkap ketika pengacara Muhammad Sa’i Rangkuti SH MH melakukan konferensi pers di hadapan wartawan setelah menerima kuasa dari Perumda Tirtanadi, Senin (21/10/2024) sore.
Laporan diterima Polda Sumut dengan Nomor STLP/B/1479/X/2024/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 19 Oktober 2024. “Kita akan tegak lurus tanpa adanya kompromi, dan laporan ini akan terus kita tindak lanjuti,” tegas Muhammad Sa’i Rangkuti.
Lebih lanjut Muhammad Sa’i mengatakan, di samping kerugian negara tersebut, area lokasi resapan air yang dirambah merupakan hajat hidup orang banyak yang harus dipertahankan untuk ketersediaan air.
Dikatakan Muhammad Sa’i bahwa dia sudah memiliki bahan maupun data secara administrasi serta saksi di lapangan yang menguatkan dugaan pencaplokan area lokasi yang menjadi resapan air tersebut.
Ketika ditanyakan berapa jumlah ukuran area yang dikuasai penggarap tersebut, Mhd Sa’i mengatakan sekira 80,1 hektar.
“Jelas sekali dari data yang ada, para terlapor inisial EJG dan R alias G melanggar tindak pidana penyerobotan tanah Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 385 dan 263 juncto 266, yang terjadi di Jalan Rumah Sumbul Sibolangit Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara,” kata Muhammad Sa’i Rangkuti.
Untuk itu lanjut Muhammad Sa’i, fakta di lapangan sudah jelas dan terbukti adanya pihak-pihak lain yang secara paksa bertentangan dengan hukum menguasai area resapan air, yang jika dibiarkan maka dikhawatirkan di kemudian hari, masyarakat Kota Medan tidak memperoleh air.
Diuraikan Muhammad Sa’i Rangkuti, bahwa sejak tanggal 31 Mei 2017, pihak Perumda Tirtanadi ketika melakukan pengecekan lahan hutan milik Pemprov Sumut yang berada di Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit, yang selama ini merupakan area resapan air di bawah pengelolaan Tirtanadi sejak Zaman Kolonial Belanda berdasarkan Surat Keterangan No 5932/03/3033/97 tertanggal 3 Mei 1997, ternyata di atas area lahan resapan air tersebut didapati telah terbit Surat Keterangan Kecamatan Sibolangit yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Layang.
Sementara sesuai Surat Pertanahan Nasional atau Badan Kordinasi Penanaman Modal tertanggal 24 Januari 2023, bahwa Perumda Tirtanadi mendapat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha.
Dijelaskan Muhammad Sa’i, bahwa akibat dari perbuatan terlapor tersebut, sumber air yang merupakan hajat hidup orang banyak menjadi berkurang.
Menurut Muhammad Sa’i, pihak Tirtanadi sudah berulang kali melakukan upaya mediasi kepada terlapor. Hal ini dibuktikan dengan puluhan lembar berita acara rapat kedua belah pihak. Namun tidak didapati titik temu, sehingga akan ditempuh jalur hukum.
penulis | Erris JN
